JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Hindun Anisah, mendesak pemerintah memperkuat mitigasi banjir rob yang setiap tahun mengancam lahan pertanian di kawasan pesisir utara Pulau Jawa. Ia mengingatkan, penanganan yang hanya dilakukan setelah sawah terendam berisiko membuat petani terus mengalami gagal panen dan kehilangan modal untuk musim tanam berikutnya.
Hindun menilai banjir rob tidak lagi bisa diperlakukan sebagai bencana musiman yang penanganannya bersifat reaktif. Pemerintah harus menyiapkan langkah antisipasi sebelum musim rob datang, terutama di wilayah yang berulang kali terdampak.
“Rob ini sudah menjadi ancaman tahunan bagi petani di wilayah pesisir. Karena itu, pemerintah tidak boleh hanya bergerak setelah sawah terendam. Harus ada langkah antisipasi oleh pemerintah sebelum musim rob datang, sehingga petani bisa terlindungi dan risiko gagal panen dapat ditekan,” ujar Hindun di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis, 12 November 2026.
Menurut legislator PKB dari daerah pemilihan Jawa Tengah II yang meliputi Jepara, Demak, dan Kudus tersebut, pemerintah perlu memiliki peta kerawanan, sistem peringatan dini, serta rencana perlindungan lahan pertanian yang terukur.
Ia menegaskan, dampak rob bukan hanya kerusakan lahan dan kerugian ekonomi petani. Jika terus berulang, bencana tersebut juga dapat mengganggu produktivitas pertanian dan keberlanjutan produksi pangan nasional.
Hindun Minta BOPPJ Tak Hanya Fokus Giant Sea Wall
Hindun meminta Kementerian Pertanian berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) untuk menyusun strategi mitigasi yang terintegrasi.
Langkah tersebut perlu mencakup pemetaan lahan pertanian rawan rob, perbaikan drainase dan saluran pembuangan air, pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur pengendali banjir, hingga penyediaan bantuan bagi petani terdampak.
Ia juga mengingatkan agar kehadiran BOPPJ tidak hanya berorientasi pada pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall yang merupakan proyek perlindungan pantai jangka panjang. Menurutnya, pemerintah harus menghadirkan solusi jangka pendek untuk menyelamatkan lahan pertanian yang saat ini terancam, termasuk sawah yang sudah memasuki masa tanam.
“Jangan sampai kita hanya berbicara tentang proyek besar untuk perlindungan pantai, sementara petani membutuhkan solusi sekarang. Harus ada desain penanganan jangka pendek untuk menyelamatkan lahan pertanian, terutama di daerah yang setiap tahun menjadi langganan rob, seperti Kabupaten Demak,” tegasnya.
Hindun menilai Demak menjadi salah satu wilayah yang perlu mendapat perhatian karena ancaman rob berulang dapat mengganggu aktivitas pertanian masyarakat pesisir.
Selain mitigasi, pemerintah juga diminta menyiapkan langkah pemulihan bagi lahan yang telah terdampak. Upaya tersebut meliputi perbaikan kualitas tanah, bantuan sarana produksi, penyediaan benih yang sesuai dengan kondisi lahan, serta perlindungan bagi petani yang mengalami kerugian.
11 Ribu Hektare Sawah Puso, Hindun Minta Petani Dilindungi
Hindun menyoroti data luas lahan pertanian yang mengalami puso akibat banjir di Pulau Jawa sepanjang 2025 mencapai 11.223,5 hektare. Dari luasan lahan terdampak banjir tersebut, sekitar 30 persen disebut berkaitan dengan banjir rob tahunan.
Menurutnya, angka tersebut harus menjadi peringatan bagi pemerintah untuk memperkuat sistem perlindungan lahan pertanian di kawasan pesisir. Tanpa mitigasi yang serius, petani berisiko terus menanggung kerugian akibat bencana yang datang berulang.
Ia meminta pemerintah memastikan petani yang mengalami puso mendapatkan pendampingan dan bantuan tepat sasaran agar dapat kembali melakukan kegiatan produksi.
“Petani tidak boleh dibiarkan menghadapi risiko ini sendirian. Jika terjadi puso, pemerintah harus memastikan ada pendampingan, bantuan yang tepat sasaran, dan skema pemulihan agar petani bisa kembali berproduksi. Jangan sampai satu kali gagal panen membuat petani kehilangan modal untuk musim tanam berikutnya,” katanya.
Hindun menegaskan, perlindungan terhadap petani pesisir harus menjadi bagian dari strategi menjaga ketahanan pangan nasional. Sebab, gangguan produksi di kawasan pertanian pesisir tidak hanya berdampak pada pendapatan rumah tangga petani, tetapi juga berpotensi mengurangi pasokan beras dan mengganggu stabilitas pangan daerah.
“Angka ini harus menjadi alarm bagi pemerintah. Jangan sampai kerugian petani terus berulang setiap tahun karena mitigasi tidak dilakukan secara serius. Melindungi lahan pertanian dari ancaman rob berarti juga melindungi penghidupan petani dan menjaga ketahanan pangan nasional,” pungkas Hindun (red)
Berita terkait
