JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Anna Mu’awanah, mengingatkan pemerintah agar penerapan pajak atas transaksi digital luar negeri tidak membebani masyarakat dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Anna menegaskan, kebijakan perpajakan ekonomi digital harus dijalankan dengan prinsip keadilan, transparansi, serta mempertimbangkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
Pernyataan tersebut disampaikan Anna menanggapi penerapan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Transaksi Digital Luar Negeri melalui Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN).
“Pada prinsipnya, kami mendukung upaya pemerintah membangun sistem perpajakan yang adaptif terhadap perkembangan ekonomi digital. Namun, implementasinya harus memperhatikan prinsip keadilan, transparansi, serta kemampuan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Kami meminta agar masyarakat dan pelaku UMKM tidak terbebani,” ujar Anna di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Menurut Anna, kebijakan tersebut merupakan bagian dari penyesuaian sistem perpajakan terhadap perkembangan ekonomi digital. Transaksi digital lintas negara perlu memperoleh perlakuan perpajakan yang setara agar tidak menciptakan ketimpangan antara pelaku usaha domestik dan penyedia layanan digital dari luar negeri.
Penerimaan Pajak Digital Tembus Rp58,75 Triliun
Anna menilai potensi penerimaan negara dari sektor ekonomi digital terus meningkat. Berdasarkan data hingga 30 September 2026, penerimaan pajak dari sektor tersebut tercatat mencapai Rp58,75 triliun.
Penerimaan itu berasal dari empat sektor, yakni Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), aset kripto, teknologi finansial (fintech), serta pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (Pajak SIPP).
Secara terperinci, penerimaan PPN PMSE mencapai Rp45,21 triliun. Sementara itu, Pajak SIPP tercatat sebesar Rp5,96 triliun, pajak transaksi fintech Rp5,40 triliun, dan pajak transaksi aset kripto sebesar Rp2,18 triliun.
Meski potensi penerimaannya besar, Anna mengingatkan pemerintah agar tidak menjadikan peningkatan penerimaan negara sebagai satu-satunya orientasi kebijakan. Pemerintah juga harus memastikan pengenaan pajak tidak menimbulkan beban tambahan yang tidak proporsional bagi masyarakat, terutama pelaku UMKM.
Menurutnya, ekosistem digital selama ini telah membuka kesempatan bagi UMKM untuk memperluas pasar, memanfaatkan layanan teknologi, serta meningkatkan produktivitas. Karena itu, kebijakan perpajakan perlu dirancang agar tetap mendukung pertumbuhan ekonomi digital dan memberi ruang bagi usaha kecil untuk berkembang.
“Jangan sampai kebijakan perpajakan justru menjadi hambatan bagi masyarakat dan UMKM dalam memanfaatkan teknologi digital. Pemerintah harus memastikan pengenaan pajak dilakukan secara tepat, tidak tumpang tindih, dan tidak menimbulkan pungutan yang tidak semestinya,” tegasnya.
Anna Soroti Kesetaraan Pajak dan Perlindungan Data Pribadi
Selain meminta perlindungan bagi UMKM, Anna menekankan pentingnya kesetaraan perlakuan perpajakan antara penyedia layanan digital dalam negeri dan luar negeri.
Prinsip tersebut dinilai penting untuk menjaga persaingan yang setara di pasar digital. Dengan perlakuan pajak yang seimbang, pelaku usaha nasional diharapkan tidak menghadapi ketimpangan dalam berkompetisi dengan penyedia layanan dari luar negeri.
Anna juga menyoroti aspek transparansi pemungutan pajak dan perlindungan data pribadi masyarakat. Menurutnya, pelibatan bank serta lembaga pembayaran dalam sistem pemungutan pajak digital harus disertai standar keamanan informasi yang memadai.
Sebagai anggota Komisi XI DPR RI yang membidangi keuangan dan perbankan, Anna menegaskan bahwa optimalisasi penerimaan pajak harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Ia mengingatkan bahwa pajak merupakan instrumen penting untuk membiayai pembangunan. Karena itu, penerimaan negara harus dikelola secara bertanggung jawab dan dimanfaatkan untuk mendukung sektor pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Dengan demikian, menurut Anna, kebijakan pajak ekonomi digital perlu menjaga keseimbangan antara kepentingan penerimaan negara, keadilan bagi pelaku usaha, dan perlindungan masyarakat sebagai pengguna layanan digital (red)
Berita terkait
