JAKARTA, BERITA SENAYAN – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Golkar asal Dapil Jawa Timur VIII, Yahya Zaini, meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) segera memperkuat pengawasan terhadap industri plasma darah yang mulai berkembang di Indonesia. Menurutnya, sektor tersebut memiliki nilai strategis sekaligus berpotensi menjadi industri besar sehingga membutuhkan pengawasan yang ketat untuk menjamin keamanan dan tata kelola.
Pernyataan itu disampaikan Yahya usai Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI bersama Kepala BPOM di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2026).
Yahya menilai pengawasan BPOM terhadap industri plasma darah hingga kini belum terlihat optimal. Padahal, investasi di sektor tersebut sudah mulai masuk dan beroperasi di Indonesia.
“Sekarang ini saya melihat ada salah satu bidang atau industri yang belum mendapatkan pengawasan dari BPOM, yaitu industri darah. Sekarang ini darah diperjualbelikan dan plasma darah menjadi industri besar,” ujar Yahya.
Politisi Fraksi Partai Golkar itu menjelaskan kebutuhan darah nasional masih belum sepenuhnya terpenuhi. Di sisi lain, berkembangnya industri plasma darah harus diimbangi dengan sistem pengawasan yang kuat agar produk yang dihasilkan memenuhi standar keamanan.
Ia mengungkapkan telah ada investasi dari Korea Selatan yang masuk ke Indonesia untuk mengembangkan industri plasma darah. Karena itu, BPOM diminta memastikan seluruh proses produksi hingga distribusi diawasi secara menyeluruh.
“Ada investasi dari Korea yang masuk ke Indonesia sekarang, yang membuat plasma darah. Saya belum melihat apakah BPOM sudah melakukan pengawasan terhadap pembuatan serta peredaran industri darah tersebut,” katanya.
Selain menyoroti industri plasma darah, Yahya juga mengapresiasi capaian BPOM yang kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pengelolaan keuangan.
Namun, ia meminta penjelasan terkait tren penerimaan negara BPOM yang terus melampaui target. Menurutnya, perlu diketahui apakah capaian tersebut merupakan hasil peningkatan kinerja atau justru menunjukkan target yang masih dapat dioptimalkan.
Yahya juga meminta BPOM menjelaskan sejumlah rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang belum sepenuhnya ditindaklanjuti, termasuk berbagai kendala yang menyebabkan penyelesaiannya belum tuntas.
“Kami ingin tahu apa saja faktor-faktornya, apa kendalanya, sehingga ada rekomendasi yang belum bisa dilaksanakan,” pungkasnya (red)
Berita terkait
