JAKARTA, BERITA SENAYAN – Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar asal Dapil Jawa Timur II, Mukhamad Misbakhun, meminta pemerintah mengevaluasi secara berkala Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah Kering Panen (GKP) sebesar Rp6.500 per kilogram. Menurutnya, kebijakan tersebut harus disesuaikan dengan dinamika biaya produksi agar petani tetap memperoleh keuntungan yang layak dan kesejahteraannya terjaga.
Misbakhun mengatakan Kementerian PPN/Bappenas perlu memastikan perencanaan pembangunan pangan tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga mampu menjaga nilai tukar petani sebagai pelaku utama ketahanan pangan nasional.
“Ketika biaya produksi naik dan harga gabah bergerak, maka HPP GKP di tingkat petani harus dibuka peluang untuk dievaluasi dan dinaikkan. Tujuannya agar intervensi pemerintah benar-benar menjaga nilai tukar petani dan memastikan petani memperoleh nilai ekonomi yang layak,” kata Misbakhun dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (13/7/2026).
Politisi Partai Golkar itu menilai kebijakan pangan tidak boleh hanya difokuskan pada ketersediaan stok dan stabilitas harga bagi konsumen. Menurutnya, kesejahteraan petani harus menjadi prioritas karena mereka merupakan aktor utama dalam menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional.
“Petani tidak boleh hanya menjadi bagian dari target produksi. Mereka adalah pelaku utama pangan nasional. Kalau petaninya tidak sejahtera, fondasi ketahanan pangan kita juga tidak akan kuat,” ujarnya.
Selain menyoroti HPP gabah, Misbakhun juga meminta Bappenas memperkuat evaluasi terhadap pelaksanaan berbagai Instruksi Presiden (Inpres), khususnya yang berkaitan dengan pembangunan sektor pangan dan penguatan ekonomi daerah.
Ia menegaskan evaluasi kebijakan tidak boleh berhenti pada laporan capaian semata. Menurutnya, pemerintah perlu menyajikan indikator yang terukur, mulai dari pelaksana program, lokasi pelaksanaan, target, realisasi, dampak yang dirasakan masyarakat, hingga rekomendasi perbaikan.
“Evaluasi itu harus konkret. Siapa pelaksananya, di mana sebaran programnya, berapa target dan realisasinya, apa dampaknya bagi masyarakat, dan apa rekomendasi perbaikannya. Dengan begitu, Bappenas bisa memastikan perencanaan pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan rakyat di lapangan,” pungkasnya (red)
Berita terkait
