JAKARTA, BERITA SENAYAN – Kinerja penerimaan negara dari sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM) kembali mencatatkan hasil positif. Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar, Puteri Komarudin, mengapresiasi capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian ESDM yang dinilai menunjukkan tren kuat.
Sepanjang 2025, realisasi PNBP Kementerian ESDM mencapai Rp138,40 triliun atau 108,56 persen dari target Rp127,48 triliun.
Tren tersebut berlanjut hingga Juli 2026. Realisasi PNBP ESDM telah mencapai Rp96,26 triliun atau 70,69 persen dari target tahunan sebesar Rp136,18 triliun.
Puteri menilai capaian tersebut menjadi sinyal positif bagi penerimaan negara sekaligus memperkuat ruang fiskal pemerintah.
“Capaian PNBP ESDM yang melampaui target pada 2025 dan kembali menunjukkan progres kuat tahun ini patut kita apresiasi. Konsistensi ini merupakan sinyal positif bagi penerimaan negara, terutama dalam menjaga kesehatan dan ketahanan APBN,” ujar Puteri dalam keterangannya di Jakarta, Senin (10/8/2026).
Menurut Puteri, capaian tersebut juga mencerminkan efektivitas Kementerian ESDM dalam mengoptimalkan potensi penerimaan dari sektor energi dan sumber daya mineral.
Ia secara khusus mengapresiasi kepemimpinan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bersama jajarannya dalam menjaga kinerja penerimaan negara.
“Pak Bahlil bersama jajaran Kementerian ESDM telah menunjukkan kinerja yang terukur. Hal yang penting adalah menjaga konsistensi agar penerimaan negara terus tumbuh melebihi target, sembari memastikan kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan tetap terjaga dengan baik,” tegasnya.
PNBP Tinggi Harus Diikuti Akuntabilitas
Puteri mengingatkan bahwa peningkatan penerimaan negara tidak cukup hanya diukur dari besarnya angka PNBP. Menurutnya, kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan juga menjadi aspek penting.
Hal tersebut, kata dia, tercermin dari keberhasilan Kementerian ESDM mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025.
“Penerimaan yang tinggi tentu penting, tetapi kualitas pengelolaan dan pertanggungjawabannya tidak kalah krusial. Opini WTP menjadi indikator positif bahwa aspek akuntabilitas keuangan terjaga,” katanya.
Puteri berharap standar tersebut dapat terus dipertahankan seiring dengan upaya pemerintah meningkatkan penerimaan negara.
Lebih lanjut, legislator asal Daerah Pemilihan Jawa Barat VII itu meminta optimalisasi PNBP dilakukan secara berkelanjutan. Pemerintah, menurutnya, perlu mengurangi ketergantungan penerimaan terhadap fluktuasi harga komoditas global.
“Kita ingin penerimaan negara semakin kuat karena tata kelola yang membaik, kepatuhan pelaku usaha yang tinggi, pengawasan yang efektif, serta peningkatan nilai tambah sumber daya alam,” ujarnya.
Ia menekankan, pemerintah tidak boleh hanya mengejar peningkatan penerimaan dalam jangka pendek. Penguatan tata kelola dan transparansi harus menjadi fondasi untuk membangun struktur penerimaan negara yang lebih kuat.
“Jika penerimaan negara semakin kredibel, akuntabel, dan berkelanjutan, APBN akan jauh lebih resilien dalam menghadapi berbagai tekanan eksternal. Dampaknya, daya tahan ekonomi nasional akan tetap terjaga,” pungkas Puteri (red)
Berita terkait
