JAKARTA, BERITA SENAYAN – Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah bergerak cepat dan terkoordinasi menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah, khususnya kawasan Gunung Bromo, Jawa Timur.
Puan menilai meluasnya kebakaran di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) hingga mencapai sekitar 520 hektare menunjukkan situasi yang tidak bisa dianggap sebagai bencana biasa. Penutupan total akses wisata juga dinilai perlu diikuti dengan langkah penanganan yang terukur untuk memastikan keselamatan masyarakat sekaligus mencegah kerusakan ekologis semakin meluas.
“Penutupan kawasan merupakan langkah yang diperlukan untuk memberikan ruang maksimal bagi proses pemadaman dan mencegah munculnya risiko baru terhadap wisatawan,” kata Puan dalam keterangan persnya, Senin (10/8/2026).
Menurut Puan, operasi pemadaman harus berada dalam satu komando yang kuat dengan dukungan personel dan peralatan yang memadai. Pemerintah juga perlu memastikan seluruh titik rawan mendapat pengawasan agar api yang sudah dikendalikan tidak kembali menyala atau menyebar ke kawasan lain.
“Prioritas saat ini harus jelas, padamkan api secepat mungkin, cegah perluasan kerusakan, dan lindungi masyarakat sekitar dari dampak turunannya,” tegasnya.
Puan meminta strategi pemadaman darat maupun udara dilakukan berdasarkan pemetaan pergerakan api, kondisi angin, vegetasi kering, serta wilayah yang memiliki nilai ekologis tinggi. Pemantauan kualitas udara dan potensi penyebaran asap ke kawasan permukiman juga harus dilakukan secara berkelanjutan.
Ia menilai penanganan karhutla tidak boleh berhenti setelah api berhasil dipadamkan. Pemerintah harus segera memetakan tingkat kerusakan vegetasi, habitat satwa, kondisi tanah, daerah tangkapan air, hingga kawasan yang berisiko mengalami erosi dan degradasi lanjutan.
“Pemulihan kawasan yang terbakar tidak boleh disederhanakan hanya dengan penanaman kembali pohon. Kawasan harus dibagi berdasarkan tingkat kerusakannya dan diberikan intervensi pemulihan yang berbeda,” ujarnya.
Dampak Ekonomi Masyarakat
Puan juga mengingatkan bahwa penutupan kawasan Bromo memiliki konsekuensi ekonomi bagi masyarakat yang menggantungkan pendapatan dari aktivitas pariwisata.
Menurutnya, Bromo menjadi ekosistem ekonomi bagi pengemudi jip wisata, pemilik homestay dan penginapan, pedagang, pelaku kuliner, pemandu wisata, transportasi, hingga pelaku usaha kecil di desa-desa penyangga.
“Pemerintah perlu segera melakukan asesmen dampak ekonomi penutupan kawasan terhadap rumah tangga dan pelaku usaha lokal,” kata Puan.
Ia meminta pemerintah menyiapkan skema dukungan apabila penutupan berlangsung panjang sehingga masyarakat yang kehilangan sumber pendapatan dapat memperoleh perlindungan.
“Jangan sampai masyarakat yang selama ini ikut menjaga dan menopang pariwisata Bromo justru menjadi pihak yang menanggung beban ekonomi paling besar dari bencana ini,” tegasnya.
Puan juga meminta pemerintah menjadikan kebakaran Bromo sebagai momentum membangun standar ketahanan kawasan wisata alam strategis nasional.
Pemetaan risiko kebakaran, ketersediaan sumber air, sistem deteksi dini, kesiapsiagaan personel, batas aktivitas berdasarkan tingkat bahaya kebakaran, hingga protokol perlindungan ekonomi masyarakat harus disiapkan secara menyeluruh.
“Negara harus memastikan tiga pemulihan berjalan bersamaan, bahwa api benar-benar terkendali, ekosistem yang rusak dipulihkan, dan penghidupan masyarakat sekitar dilindungi,” ujarnya.
Karhutla Kalteng Juga Jadi Perhatian
Selain Bromo, Puan meminta pemerintah meningkatkan kewaspadaan terhadap karhutla di wilayah lain, termasuk Palangka Raya, Kalimantan Tengah.
Karhutla di Palangka Raya disebut telah mencapai 162,49 hektare hingga Jumat (7/8) dan hampir mendekati permukiman warga. Kondisi angin kencang dan lahan gambut membuat api berpotensi menyebar dengan cepat.
Puan menegaskan karhutla telah berkembang menjadi persoalan yang menyangkut keselamatan warga, kesehatan, aset, dan keberlangsungan ekonomi.
“Ini bukan lagi persoalan lingkungan, tapi sudah menjadi ancaman terhadap keselamatan warga, aset, kesehatan, dan keberlangsungan aktivitas ekonomi setempat,” jelasnya.
Karena itu, Puan mendorong pemerintah memperkuat strategi pencegahan dengan pemetaan potensi penjalaran api serta pengerahan sumber daya sejak dini.
Ia juga meminta pemerintah daerah menyiapkan layanan kesehatan dan perlindungan bagi kelompok rentan, seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, serta masyarakat dengan gangguan pernapasan ketika kualitas udara memburuk.
“Keselamatan warga tidak boleh baru menjadi perhatian ketika dampak kebakaran telah masuk ke permukiman,” pungkas Puan (red)
Berita terkait
