JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi PKB, Mafirion, mengecam keras pembunuhan lima pekerja bangunan oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat–Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) di Kabupaten Tolikara, Papua Pegunungan. Ia menegaskan negara tidak boleh gagal memberikan perlindungan kepada warga sipil yang bekerja di wilayah rawan konflik.
Menurut Mafirion, peristiwa tragis yang terjadi pada Ahad (2/8/2026) tersebut kembali menunjukkan bahwa masyarakat sipil masih menjadi korban dalam konflik berkepanjangan di Papua. Ia meminta pemerintah segera mengambil langkah konkret agar kejadian serupa tidak terus berulang.
“Pembunuhan warga sipil ini bukan pertama kali terjadi di wilayah konflik seperti Papua. Warga sipil yang tak tahu menahu selalu menjadi korban. Mau sampai kapan konflik ini terus terjadi dan mengorbankan masyarakat yang tidak terlibat dalam konflik? Kami meminta pemerintah benar-benar memberikan jaminan rasa aman bagi setiap warga sipil yang bekerja di Papua,” kata Mafirion di Jakarta, Senin (3/8/2026).
Mafirion menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk memperoleh pekerjaan yang layak sekaligus mendapatkan perlindungan dan keselamatan ketika menjalankan tugasnya. Menurutnya, para pekerja sipil yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur di Papua tidak seharusnya dibayangi ancaman kekerasan.
“Rasa aman dalam bekerja merupakan hak dasar setiap warga negara. Negara tidak boleh membiarkan para pekerja sipil yang sedang mencari nafkah justru menjadi sasaran kekerasan. Jika keselamatan mereka tidak terjamin, siapa yang berani bekerja membangun Papua?” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa serangan terhadap pekerja sipil bukan hanya merenggut nyawa, tetapi berpotensi menghambat pembangunan yang selama ini dibutuhkan masyarakat Papua. Infrastruktur seperti jalan, jembatan, sekolah, hingga fasilitas kesehatan, kata dia, sangat bergantung pada keamanan para pekerja di lapangan.
“Apabila para pekerja sipil terus menjadi sasaran, maka proyek-proyek pembangunan akan terganggu bahkan bisa terhenti. Akibatnya, masyarakat Papua yang justru akan dirugikan karena akses jalan, jembatan, sekolah, fasilitas kesehatan, dan infrastruktur lainnya menjadi terlambat atau bahkan mandek. Keamanan pekerja adalah syarat utama agar pembangunan dapat berjalan,” tegasnya.
Diketahui, penyerangan terjadi di kamp PT SHJ yang berada di Distrik Woniki, Kabupaten Tolikara, Papua Pegunungan. Para pelaku menyerang saat para pekerja sedang beristirahat. Lima korban yang meninggal merupakan warga sipil yang tengah mengerjakan proyek pembangunan untuk kepentingan masyarakat.
Atas peristiwa tersebut, Mafirion mendesak pemerintah tidak hanya fokus memburu pelaku, tetapi juga memperkuat sistem perlindungan bagi pekerja sipil di daerah rawan konflik. Menurutnya, pemerintah perlu melakukan pemetaan wilayah berisiko, meningkatkan pengamanan di lokasi proyek, memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan pelaksana proyek, serta mengevaluasi standar keamanan bagi para pekerja.
“Kami meminta TNI dan Polri segera menangkap para pelaku dan memastikan peristiwa serupa tidak kembali terjadi. Di saat yang sama, pemerintah harus memiliki skema perlindungan yang jelas bagi pekerja sipil di wilayah konflik. Negara tidak boleh kalah dalam memberikan rasa aman kepada warganya yang sedang membangun masa depan Papua,” pungkasnya.
Berita terkait
