JAKARTA, BERITA SENAYAN – Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji menegaskan pendidikan politik yang kuat menjadi kunci untuk mencegah terulangnya Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap kepala daerah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Sarmuji, partai politik memiliki tanggung jawab besar tidak hanya dalam merekrut kader, tetapi juga memastikan mereka memiliki integritas, kapasitas, dan profesionalisme sebelum menduduki jabatan publik.
Pernyataan tersebut disampaikan Sarmuji saat membuka Training of Trainers (TOT) Akademi Partai Golkar Tahun 2026 di Aula Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Senin (3/8/2026).
“Pertama, kita tentu berkewajiban melakukan pendidikan politik, dan dalam konteks ini melakukan rekrutmen politik. Karena tanggung jawab itu, orang yang direkrut adalah orang yang berintegritas, memiliki kapasitas, dan kemampuan profesional,” ujar Sarmuji.
Ia menilai maraknya OTT terhadap kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari pentingnya proses kaderisasi dan pendidikan politik yang berkelanjutan di internal partai. Karena itu, partai tidak boleh hanya berperan mengusung kader hingga terpilih, tetapi juga harus terus melakukan pembinaan ketika kader tersebut telah menjabat sebagai pejabat publik.
“Pada saat menjadi pejabat publik, kewajiban partai juga untuk memagari setiap anggota yang menjadi pejabat publik agar tetap dalam rel yang sebenarnya,” tegasnya.
Selain memperkuat pendidikan politik, Sarmuji juga menyoroti tingginya ongkos politik yang dinilai menjadi salah satu persoalan mendasar di balik berbagai kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah.
Menurutnya, persoalan tersebut harus menjadi perhatian serius dalam pembahasan revisi regulasi politik, khususnya Undang-Undang Pilkada, agar mampu menghasilkan solusi yang komprehensif.
“Oleh karena itu, dalam proses pembahasan undang-undang politik, terutama Undang-Undang Pilkada, akar persoalan itu harus kita tilik bersama, harus kita carikan solusi yang sebenar-benarnya,” ungkapnya.
Sarmuji berharap penguatan sistem kaderisasi melalui Akademi Partai Golkar dapat melahirkan pemimpin-pemimpin daerah yang tidak hanya kompeten, tetapi juga memiliki integritas tinggi sehingga mampu menjalankan amanah publik tanpa terjerat persoalan hukum (red)
Berita terkait
