JAKARTA, BERITA SENAYAN – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Deddy Sitorus, ikut mengingatkan Bupati Tabanan menyusul sorotan terhadap kasus tewasnya seorang terduga pencuri ayam akibat dikeroyok massa di Bali.
Permintaan itu disampaikan Tito saat merespons kritik Deddy yang mempertanyakan peran pemerintah daerah dalam mencegah tragedi tersebut dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI, Kamis (30/7/2026).
“Saya mohon bantuan juga kepada Pak Deddy. Tadi kami pertanyakan di mana kepala daerahnya. Dan tolonglah juga, mohon maaf saja ini Pak. Saya tadi cek, siapa ini kepala daerahnya ya, Tabanan. Dari partai mana itu? Pak tolong Pak, Bapak ingatkan juga yang bersangkutan,” kata Tito.
Tito menegaskan kepala daerah memiliki kewenangan untuk mengambil kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, termasuk langkah-langkah pencegahan terhadap konflik sosial yang berujung pada aksi main hakim sendiri.
Pernyataan Tito merupakan respons atas kritik Deddy Sitorus yang sebelumnya menyoroti tragedi pengeroyokan terhadap seorang warga yang diduga mencuri ayam di Kabupaten Tabanan, Bali.
Dalam rapat tersebut, Deddy bahkan menayangkan video kejadian dan menyampaikan keprihatinannya terhadap nasib korban.
“Ini di Tabanan. Kabarnya bapaknya sudah tiga hari nggak pulang, cari uang beli beras dan bayar uang sekolah anak. Mati konyol. Seperti ayam potong, Pak, memperlakukan massa. Bapak-bapak pejabat ini, bayangkan kalau anak Bapak,” ujar Deddy.
Menurut Deddy, keselamatan masyarakat merupakan tanggung jawab bersama, terutama kepala daerah sebagai pemimpin di wilayahnya.
“Keselamatan rakyat itu tanggung jawab kolektif kita, Pak, terutama kepala daerah,” tegasnya.
Politisi PDI Perjuangan itu juga mendesak Kemendagri bersama para kepala daerah menyusun standar operasional prosedur (SOP) untuk mencegah terulangnya aksi main hakim sendiri.
“Pak Menteri, saya minta tolong. Kita buat SOP bagaimana menghindarkan kejadian seperti ini. Kepala daerah itu harus menjadi simpul, bukan polisi saja,” kata Deddy.
Merespons usulan tersebut, Tito menegaskan Kemendagri akan terus mendorong kepala daerah agar lebih aktif mengambil langkah-langkah preventif dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah masing-masing (red)
Berita terkait
