JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi VI DPR RI, Hj. Ida Nurlaela Wiradinata, meminta pemerintah dan PT Pertamina (Persero) menyiapkan langkah mitigasi untuk menghadapi potensi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi, termasuk Pertamax.
Ida menyoroti potensi harga BBM non-subsidi yang dapat menembus Rp20.000 per liter jika tren kenaikan harga minyak dunia berlangsung dalam waktu lama.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu diantisipasi sejak awal agar kenaikan harga energi tidak memberikan tekanan lebih besar terhadap masyarakat dan perekonomian nasional.
“Gejolak harga minyak dunia harus diantisipasi dari awal. Jangan sampai kenaikan harga energi global berujung menjadi beban baru bagi masyarakat,” tegas Ida kepada Berita Senayan di Jakarta, Rabu, 16 September 2026.
Ida Soroti Tiga Fokus Utama
Ida mengatakan pemerintah dan Pertamina perlu memiliki strategi adaptif dalam menghadapi dinamika harga minyak dunia. Ia menyebut terdapat tiga fokus utama yang harus dijaga, yakni stabilitas pasokan, efisiensi biaya, dan transparansi harga.
“Pertama, stabilitas pasokan, yakni dengan menjamin ketersediaan energi nasional tetap aman. Kedua, efisiensi biaya, yakni dengan mengoptimalkan pengelolaan operasional agar tidak membengkak. Dan ketiga, transparansi harga, yakni dengan adanya kejelasan formulasi harga bagi publik,” bebernya.
Menurut Ida, stabilitas pasokan menjadi penting untuk memastikan kebutuhan energi nasional tetap terpenuhi di tengah ketidakpastian harga minyak dunia.
Sementara itu, efisiensi biaya diperlukan agar tekanan kenaikan harga minyak tidak sepenuhnya diteruskan kepada konsumen melalui kenaikan harga BBM. Adapun transparansi harga dinilai penting agar masyarakat dapat memahami dasar perhitungan apabila terjadi penyesuaian harga BBM non-subsidi.
Ida mengingatkan, kenaikan harga BBM non-subsidi tidak hanya berdampak pada konsumen kendaraan pribadi. Dampaknya juga dapat merembet ke biaya logistik, harga kebutuhan pokok, hingga daya beli masyarakat.
“Pemerintah dan Pertamina perlu mengantisipasi dampak kenaikan harga BBM non-subsidi terhadap daya beli masyarakat, biaya logistik, hingga harga kebutuhan pokok,” imbuhnya.
Karena itu, Ida menegaskan setiap kebijakan penyesuaian harga BBM harus dilakukan secara terukur dengan mempertimbangkan dinamika pasar global sekaligus kondisi daya beli masyarakat.
Ia juga mengingatkan agar pemerintah tidak menunggu hingga kenaikan harga minyak dunia berdampak luas terhadap perekonomian sebelum mengambil langkah mitigasi.
“Langkah ini krusial karena lonjakan harga minyak dunia berisiko menekan biaya energi masyarakat serta memukul aktivitas ekonomi nasional,” katanya.
Ida berharap Pertamina dapat mempersiapkan strategi yang mampu menjaga keberlanjutan layanan energi sekaligus mempertahankan keterjangkauan harga BBM bagi masyarakat.
“Pertamina diharapkan siap dengan strategi adaptif guna menjaga keberlanjutan layanan energi sekaligus memastikan harga BBM tetap terjangkau,” pungkas Ida (red)
Berita terkait
