JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Habib Syarief Muhammad, meminta rencana pemberlakuan kembali Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) di SMA/SMK Negeri di Jawa Barat dikaji secara menyeluruh. Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi menjadi kemunduran dalam upaya memperluas akses pendidikan yang terjangkau bagi masyarakat.
Habib Syarief menegaskan, pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara sehingga negara harus terus menghadirkan layanan pendidikan yang berkualitas tanpa membebani masyarakat.
“Pendidikan adalah hak dasar setiap warga negara. Karena itu, negara harus terus berupaya menghadirkan pendidikan yang gratis dan berkualitas. Jangan sampai kita justru mundur dengan mengembalikan beban biaya pendidikan kepada masyarakat,” ujar Habib Syarief, Jumat (17/7/2026).
Ia memahami adanya keterbatasan anggaran operasional yang dihadapi sejumlah SMA dan SMK Negeri di Jawa Barat. Namun, menurutnya, persoalan tersebut tidak seharusnya diselesaikan dengan menarik kembali SPP dari peserta didik.
“Banyak keluarga memilih menyekolahkan anaknya di SMA Negeri karena pertimbangan biaya yang lebih ringan bahkan gratis. Kalau SPP kembali diberlakukan, tentu akan sangat memberatkan masyarakat, terutama keluarga berpenghasilan rendah dan menengah,” tegas legislator PKB tersebut.
Habib Syarief mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat memaksimalkan berbagai sumber pembiayaan pendidikan yang tersedia, seperti dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maupun skema pendanaan lain yang tidak membebani orang tua siswa.
Ia menilai keterbatasan anggaran daerah tidak boleh menjadi alasan untuk mengalihkan beban pembiayaan pendidikan kepada masyarakat.
Selain itu, Habib Syarief meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) turun tangan memberikan supervisi terhadap persoalan pendanaan pendidikan di daerah, termasuk di Jawa Barat.
“Kemendikdasmen harus hadir memberikan solusi. Jangan sampai setiap daerah mengambil kebijakan sendiri-sendiri yang akhirnya berdampak pada meningkatnya biaya pendidikan. Pemerintah pusat harus memastikan pelayanan pendidikan tetap berjalan dengan baik tanpa membebani masyarakat,” katanya.
Ia juga meminta Kemendikdasmen memetakan daerah lain yang menghadapi persoalan serupa agar dapat disusun solusi nasional yang lebih komprehensif.
“Kalau memang ada daerah lain yang mengalami kekurangan anggaran operasional sekolah, pemerintah pusat harus segera melakukan supervisi dan memberikan dukungan. Jangan sampai muncul gelombang pemberlakuan kembali SPP di berbagai daerah,” ujarnya.
Habib Syarief berharap pemerintah tetap mempertahankan kebijakan pendidikan gratis dari jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah atas agar seluruh anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang layak tanpa terkendala kondisi ekonomi keluarga (red)
Berita terkait
