JAKARTA, BERITA SENAYAN – Ketua Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar asal Dapil Kepulauan Bangka Belitung, Bambang Patijaya, memastikan stok bahan bakar minyak (BBM) nasional dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat. Karena itu, ia mengimbau masyarakat tidak melakukan panic buying yang justru berpotensi memperparah antrean di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Pernyataan tersebut disampaikan Bambang usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI bersama Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Wahyudi Anas, Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, serta General Manager Marketing Operation Region (MOR) I–VIII di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2026).
Menurut Bambang, berdasarkan paparan Pertamina Patra Niaga, stok seluruh jenis BBM di terminal dan depot nasional berada dalam kondisi memadai sehingga masyarakat tidak perlu khawatir akan kelangkaan pasokan.
“Stok BBM kita cukup, tidak ada masalah. Kami berharap tidak terjadi panic buying, tidak terjadi antrean yang disebabkan karena masyarakat merasa khawatir barangnya tidak ada. Padahal stoknya mencukupi,” ujar Bambang kepada Parlementaria.
Politisi itu juga menegaskan harga BBM bersubsidi dipastikan tidak mengalami perubahan hingga berakhirnya tahun fiskal 2026. Komisi XII DPR RI, kata dia, akan terus mengawal komitmen pemerintah agar masyarakat tetap mendapatkan akses energi bersubsidi dengan harga yang terjangkau.
“BBM subsidi dijamin sampai tahun fiskal 2026 tidak ada perubahan. Pemerintah menjamin itu dan DPR akan terus mengawalnya,” tegasnya.
Meski stok dipastikan aman, Bambang mengakui Komisi XII memberikan perhatian serius terhadap antrean panjang yang terjadi di sejumlah SPBU dalam beberapa hari terakhir. Berdasarkan hasil rapat, kondisi tersebut dipicu meningkatnya peralihan konsumsi masyarakat dari BBM nonsubsidi ke BBM subsidi.
Selain itu, ditemukan indikasi penyalahgunaan BBM subsidi oleh oknum yang membeli dalam jumlah besar untuk dijual kembali kepada pihak yang tidak berhak.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Komisi XII DPR RI meminta PT Pertamina Patra Niaga mempercepat distribusi dengan menambah armada mobil tangki, memperpanjang jam operasional SPBU, serta mengoptimalkan penyaluran BBM dari terminal ke SPBU.
Sementara itu, Kepala BPH Migas Wahyudi Anas menjelaskan penyaluran Pertalite, Biosolar, dan minyak tanah masih berada dalam kondisi aman. Ia menyebut kenaikan konsumsi BBM subsidi di sejumlah wilayah mencapai sekitar 10 hingga 15 persen sehingga berdampak pada antrean, khususnya di jalur logistik dan kawasan dengan aktivitas ekonomi tinggi.
Menurut Wahyudi, BPH Migas bersama Pertamina Patra Niaga juga terus memperketat pengawasan terhadap penyalahgunaan BBM subsidi melalui operasi lapangan dan penindakan bersama aparat penegak hukum.
“Kami mengimbau masyarakat membeli BBM sesuai kebutuhan secara bijak dan wajar. Kami optimistis antrean yang terjadi dapat kembali normal dalam satu hingga dua hari ke depan,” ujar Wahyudi.
Di sisi lain, Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga memastikan stok BBM dan LPG nasional berada dalam kondisi lebih dari cukup. Perusahaan juga telah menambah armada distribusi, personel awak mobil tangki, serta memperpanjang jam operasional SPBU guna mempercepat pelayanan kepada masyarakat.
Pertamina menegaskan tantangan saat ini bukan pada ketersediaan stok, melainkan percepatan distribusi hingga ke SPBU agar kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi tanpa kendala (red)
Berita terkait
