JAKARTA, BERITA SENAYAN – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, mengapresiasi capaian penyerapan anggaran mitra kerja Komisi II DPR RI sepanjang Tahun Anggaran 2025. Namun, ia mengingatkan bahwa tingginya realisasi anggaran harus diikuti dengan peningkatan kualitas pelaksanaan program pada 2026 agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Bahtra usai memimpin Rapat Kerja Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2026).
Menurut Bahtra, salah satu capaian positif berasal dari Kementerian Dalam Negeri yang berhasil merealisasikan anggaran sekitar 90,48 persen pada 2025. Capaian tersebut dinilai menunjukkan proses penyerapan anggaran berjalan baik.
“Kita berterima kasih atas capaian penggunaan anggaran negara yang realisasinya cukup tinggi. Artinya anggarannya terserap dengan baik. Karena itu kami meminta agar program-program kerja pada tahun 2026 semakin baik dan dapat terlaksana sesuai dengan harapan bersama,” ujar Bahtra.
Politikus Fraksi Partai Gerindra itu menegaskan bahwa setiap rupiah dari APBN harus digunakan secara efektif, tepat sasaran, dan sesuai dengan program yang telah direncanakan. Ia berharap kualitas pelaksanaan program pemerintah pada 2026 dapat meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya.
“Ini menggunakan anggaran negara. Jadi setiap penggunaan anggaran negara harus tepat sasaran dan sesuai dengan program kerja yang telah disusun, terutama pada tahun 2025. Kita juga berharap di tahun 2026 ini bisa lebih maksimal lagi dari tahun-tahun sebelumnya,” katanya.
Bahtra juga menyoroti pentingnya pembinaan yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri kepada pemerintah daerah. Menurutnya, arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai efisiensi belanja negara harus diterjemahkan secara konkret oleh seluruh kepala daerah.
Ia menyebut Menteri Dalam Negeri terus membina gubernur, bupati, dan wali kota agar penggunaan anggaran daerah dilakukan secara hemat, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Pak Mendagri terus melakukan pembinaan kepada kepala daerah, baik gubernur maupun bupati dan wali kota, agar penggunaan anggaran yang telah diinstruksikan Presiden Prabowo betul-betul hemat, tepat sasaran, sehingga penggunaannya bisa lebih maksimal lagi,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Bahtra juga mengungkapkan bahwa rapat kerja tersebut menjadi forum evaluasi pelaksanaan program dan penggunaan anggaran seluruh mitra kerja Komisi II DPR RI sepanjang 2025.
Ia mengapresiasi capaian seluruh mitra kerja yang berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Meski demikian, ia menegaskan seluruh rekomendasi BPK tetap wajib ditindaklanjuti sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan.
“Hari ini kami rapat dengan Kemendagri, kemudian OIKN, dan juga DKPP dalam rangka evaluasi hasil program tahun 2025 beserta anggarannya. Alhamdulillah kita bersyukur seluruh mitra kerja mendapatkan opini WTP dari BPK,” tuturnya.
Bahtra menegaskan, tindak lanjut atas rekomendasi BPK menjadi syarat penting untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan negara sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di masa mendatang.
“Tentu setiap rekomendasi dari BPK RI harus ditindaklanjuti oleh Kementerian Dalam Negeri, OIKN, dan juga DKPP,” pungkasnya (red)
Berita terkait
