JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhammad Khozin, menegaskan bahwa nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Election Commission of India (ECI) harus menjadi pintu masuk modernisasi penyelenggaraan pemilu di Indonesia, bukan sekadar dokumen kerja sama tanpa implementasi nyata.
Pernyataan tersebut disampaikan Khozin dalam rapat kerja Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (16/7/2026).
Khozin menilai India sebagai negara demokrasi terbesar di dunia memiliki pengalaman panjang dalam penyelenggaraan pemilu yang dapat menjadi referensi bagi Indonesia, terutama dalam pengembangan teknologi kepemiluan, peningkatan kapasitas penyelenggara, serta penguatan tata kelola pemilu.
“Kami ingin memastikan kerja sama ini benar-benar memiliki tindak lanjut. Jangan sampai agenda yang sangat prinsipal terkait penguatan ekosistem kepemiluan kita justru tidak tertangkap secara teknis dalam perencanaan anggaran,” kata Khozin.
Menurutnya, pemerintah harus segera menyusun program lanjutan yang terukur agar berbagai hasil kerja sama dengan KPU India dapat segera diterapkan dalam sistem kepemiluan nasional.
Khozin menekankan keberhasilan implementasi MoU membutuhkan dukungan lintas lembaga, mulai dari KPU, DKPP, hingga Kementerian Dalam Negeri, termasuk melalui pengalokasian anggaran yang memadai dalam APBN 2027.
Ia mengingatkan bahwa modernisasi sistem pemilu tidak cukup hanya mengandalkan regulasi, tetapi juga memerlukan investasi pada pengembangan teknologi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan integritas penyelenggara pemilu.
“Kerja sama ini harus memiliki tindak lanjut yang jelas, baik oleh Kemendagri, KPU, maupun DKPP dengan pendampingan Komisi II DPR RI. Kami ingin memastikan agenda strategis ini benar-benar terimplementasi dan dirasakan dampaknya dalam penguatan kualitas penyelenggaraan pemilu di masa depan,” tegasnya.
Khozin berharap pemerintah menjadikan hasil kerja sama dengan India sebagai bagian dari agenda reformasi kepemiluan nasional sehingga Indonesia mampu menghadirkan sistem pemilu yang lebih modern, transparan, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi (red)
Berita terkait
