JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, menekankan bahwa pengembangan industri perfilman nasional tidak boleh hanya dilihat dari sisi jumlah layar bioskop atau penjualan tiket semata. Ia menilai, kebijakan perfilman harus lebih diarahkan untuk memperkuat dampak ekonomi kreatif secara menyeluruh.
Pernyataan itu disampaikan Novita dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (23/6/2026), menanggapi pembahasan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panitia Kerja (Panja) Kreativitas dan Distribusi Film Nasional yang digelar sehari sebelumnya.
Menurutnya, industri film memiliki potensi besar dalam menciptakan lapangan kerja, menggerakkan UMKM, serta memperkuat ekonomi kreatif daerah jika dikelola dengan kebijakan yang tepat dan terukur.
“Keberhasilan industri film tidak boleh hanya diukur dari jumlah layar atau jumlah tiket yang terjual. Yang lebih penting adalah seberapa besar industri ini mampu menciptakan nilai tambah ekonomi dan membuka lapangan kerja,” kata Novita Hardini.
Ia menegaskan, pemerintah perlu menyusun roadmap perfilman nasional yang berbasis data dengan indikator keberhasilan yang jelas. Hal itu dinilai penting agar arah pengembangan industri tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi berkelanjutan.
Novita juga meminta adanya kajian independen terkait dampak ekonomi dari penambahan layar bioskop. Menurutnya, setiap kebijakan harus didasarkan pada kebutuhan nyata industri, bukan sekadar asumsi pertumbuhan infrastruktur.
Selain itu, ia mengingatkan bahwa penguatan industri perfilman harus difokuskan pada ekosistem secara menyeluruh, termasuk regulasi, pelaku industri, hingga akses masyarakat terhadap karya kreatif nasional.
“Kita tidak boleh terjebak pada logika bahwa semakin banyak layar maka industri otomatis maju. Yang harus diperkuat adalah ekosistem dan keberpihakan regulasinya,” ujarnya.
Novita menambahkan, pengembangan industri film juga harus berdampak langsung pada kesejahteraan pelaku kreatif di daerah agar pertumbuhan ekonomi kreatif dapat dirasakan secara merata di seluruh Indonesia (red)
Berita terkait
