JAKARTA, BERITA SENAYAN – Penurunan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto menjadi perhatian serius dalam dinamika politik nasional. Kondisi tersebut dinilai perlu segera dijawab dengan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kabinet Merah Putih, termasuk kemungkinan melakukan reshuffle.
Direktur Eksekutif Laboratorium Politik (Labpolhum) MHZ Centre, Muhammad Haris Zulkarnain, mendesak Presiden Prabowo segera mengevaluasi kinerja jajaran menteri dan wakil menteri.
Menurut Haris, evaluasi diperlukan karena sejumlah anggota kabinet dinilai belum menunjukkan kinerja optimal. Bahkan, kontroversi dan sorotan negatif dinilai lebih sering muncul dibandingkan capaian yang benar-benar dirasakan masyarakat.
“Presiden Prabowo Subianto segera mengevaluasi kinerja jajaran Kabinet Merah Putih. Presiden perlu merombak jajaran kabinetnya akibat kerja dan kinerja dari menteri dan wakil menteri yang stagnan, lebih banyak kontroversi dan sorotan negatif dibanding capaian yang dapat dirasakan oleh masyarakat,” ujar Haris lewat keterangannya yang diterima Berita Senayan, Senin (10/08).
Ia menilai persoalan tersebut semakin penting karena menyentuh berbagai sektor strategis, mulai dari ekonomi, penegakan hukum, politik hingga lingkungan.
Haris berpandangan, evaluasi kabinet menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperbaiki kinerja sekaligus menjawab keraguan yang mulai berkembang di tengah masyarakat.
Kepuasan Publik Prabowo Menurun
Dorongan evaluasi tersebut muncul setelah hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan adanya penurunan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo.
Dalam survei yang dilakukan pada Juli 2026, sebanyak 51,1 persen responden menyatakan sangat atau cukup puas terhadap kinerja Prabowo. Sementara itu, 46,9 persen menyatakan kurang atau tidak puas, sedangkan 2,1 persen lainnya tidak tahu atau tidak menjawab.
Angka tersebut turun cukup signifikan dibandingkan November 2025 ketika tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Prabowo masih berada di kisaran 81,2 persen.
Selain mengukur tingkat kepuasan publik, survei tersebut juga memotret elektabilitas sejumlah tokoh. Dalam simulasi terhadap 11 nama, Prabowo berada di posisi kedua dengan elektabilitas 14,5 persen, di bawah Dedi Mulyadi yang mencapai 35 persen.
Haris menilai hasil survei tersebut harus menjadi alarm bagi pemerintah untuk tidak mengabaikan persepsi masyarakat.
Menurut dia, berbagai persoalan ekonomi, politik, penegakan hukum, dan lingkungan perlu mendapatkan respons melalui perbaikan nyata dalam kinerja pemerintahan.
Dorong Profesional Masuk Kabinet
Sebagai bagian dari evaluasi, Haris menyarankan Prabowo mempertimbangkan figur profesional untuk mengisi posisi menteri maupun wakil menteri.
Ia menyebut guru besar, pakar, praktisi, hingga teknokrat yang memiliki kompetensi di bidang masing-masing dapat menjadi alternatif untuk memperkuat kinerja Kabinet Merah Putih.
“Haris menyarankan agar Presiden Prabowo Subianto dapat mencari figur profesional, baik berasal dari guru besar, pakar, praktisi, teknokrat yang ahli di bidangnya masing-masing untuk mengisi jabatan menteri dan wakil menteri sehingga dapat mendongkrak kerja dan kinerja Kabinet Merah Putih,” katanya.
Menurut Haris, apabila Presiden tetap memberikan ruang kepada figur dari partai politik, maka faktor kompetensi tetap harus menjadi pertimbangan utama.
“Kalaupun masih mau ambil figur dari partai politik, pilihlah figur yang memiliki keahlian yang mumpuni di bidangnya,” tegasnya.
Ia juga menyoroti besarnya jumlah anggota Kabinet Merah Putih yang berdampak pada kebutuhan operasional dan pembiayaan dari APBN. Karena itu, menurut Haris, setiap posisi dalam kabinet harus memberikan kontribusi nyata terhadap efektivitas pemerintahan.
Kinerja Kabinet Jadi Kunci Pulihkan Kepercayaan
Haris menegaskan, Presiden Prabowo tidak perlu khawatir terhadap hasil survei apabila pemerintah mampu memperbaiki kinerja dan menghadirkan kebijakan yang benar-benar berdampak bagi masyarakat.
Menurutnya, peningkatan kepercayaan publik akan mengikuti apabila masyarakat merasakan manfaat langsung dari kebijakan pemerintah.
“Presiden Prabowo Subianto tidak perlu khawatir. Kalau kebijakan dan kinerja Kabinet Merah Putih baik dan berdampak, respons publik pasti membaik,” ujarnya.
Haris menambahkan, perkembangan teknologi digital membuat pemerintah dapat memantau respons masyarakat secara lebih cepat. Interaksi publik di media sosial, menurutnya, dapat menjadi salah satu indikator tambahan untuk membaca persepsi masyarakat terhadap berbagai kebijakan pemerintah.
“Di era digitalisasi saat ini, tidak sulit untuk mengecek bagaimana tingkat kepercayaan dan respons publik karena dapat dilihat dari bagaimana interaksi publik di media sosial setiap harinya dalam menanggapi berbagai isu terkini,” pungkas Haris (red)
Berita terkait
