JAKARTA, BERITA SENAYAN – Fraksi Partai Golkar DPR RI menyoroti masih minimnya dukungan anggaran bagi kejaksaan di daerah yang dinilai berdampak langsung terhadap optimalisasi penegakan hukum. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius dalam Rapat Kerja Komisi III DPR RI bersama Jaksa Agung RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026).
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Golkar, Mangihut Sinaga, menegaskan bahwa keterbatasan anggaran yang dialami sejumlah kejaksaan daerah telah menjadi persoalan yang selama ini diketahui banyak pihak. Akibatnya, berbagai perkara hukum di daerah dinilai belum dapat ditangani secara maksimal karena terkendala pembiayaan operasional.
“Sudah menjadi rahasia umum bahwa kejaksaan di daerah masih kekurangan anggaran. Akibatnya, banyak perkara yang tidak terselesaikan secara optimal karena keterbatasan biaya,” kata Mangihut Sinaga.
Menurut legislator dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara III tersebut, penambahan anggaran menjadi kebutuhan mendesak, terutama di tengah meningkatnya ekspektasi publik terhadap kinerja institusi penegak hukum. Ia menilai dukungan anggaran yang memadai akan memperkuat kapasitas kejaksaan dalam menjalankan tugas secara profesional, efektif, dan akuntabel.
Selain mendorong tambahan anggaran, Mangihut juga menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi dalam proses penanganan perkara. Salah satunya melalui penggunaan sistem pengawasan berbasis CCTV pada tahapan pemeriksaan dan penyerahan tersangka maupun barang bukti guna meningkatkan transparansi.
“Dengan adanya CCTV, proses penanganan perkara akan lebih transparan dan akuntabel sehingga tidak ada dusta di antara kita,” ujarnya.
Fraksi Partai Golkar juga mendorong optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di lingkungan kejaksaan sebagai salah satu alternatif untuk mendukung kebutuhan pembiayaan institusi tersebut.
Dalam kesempatan yang sama, Golkar turut menyatakan dukungan terhadap penambahan anggaran bagi Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut Mangihut, MK memiliki peran strategis sebagai penjaga konstitusi sehingga perlu didukung sumber daya dan anggaran yang memadai untuk menjalankan tugasnya secara optimal.
“Sekali lagi, Fraksi Partai Golkar mendukung penuh penambahan anggaran bagi Kejaksaan dan Mahkamah Konstitusi,” tegasnya.
Golkar berharap tambahan anggaran tersebut dapat meningkatkan kualitas pelayanan hukum, memperkuat transparansi lembaga peradilan, serta mempercepat penyelesaian perkara yang menjadi perhatian masyarakat (red)
Berita terkait
