JAKARTA, BERITA SENAYAN – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris meminta pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk menutup permanen dapur-dapur yang terbukti tidak memenuhi standar keamanan pangan. Pernyataan itu disampaikan menyusul temuan dugaan pemborosan anggaran serta meningkatnya kasus keracunan yang dikaitkan dengan program tersebut.
Menurut Charles, evaluasi besar-besaran perlu segera dilakukan agar pemerintah dapat memastikan program MBG benar-benar berjalan sesuai tujuan dan tidak justru menimbulkan masalah baru bagi masyarakat, khususnya para pelajar sebagai penerima manfaat.
“Selama masa evaluasi, pemerintah perlu melakukan audit terhadap seluruh dapur SPPG yang beroperasi, baik dari aspek keamanan pangan, kualitas makanan, efisiensi anggaran, maupun tata kelola pengadaannya,” kata Charles Honoris, Sabtu (13/6/2026).
Dapur Bermasalah Harus Ditutup Permanen
Politikus PDI Perjuangan itu menegaskan, pemerintah tidak boleh memberikan toleransi kepada dapur MBG yang berulang kali menimbulkan persoalan, terutama yang menyebabkan kasus keracunan makanan.
Charles menilai keselamatan anak-anak harus menjadi prioritas utama dibanding sekadar mengejar target penyaluran program atau penyerapan anggaran.
Menurutnya, dapur yang terbukti melanggar standar keamanan pangan atau berulang kali memicu insiden serupa harus dicoret dari program dan ditutup secara permanen.
Soroti Angka Korban Keracunan
Charles juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap tingginya jumlah korban yang diduga terdampak pelaksanaan MBG. Ia menyebut lebih dari 40 ribu anak telah menjadi korban keracunan, sehingga pemerintah perlu melakukan evaluasi serius terhadap kualitas makanan yang disalurkan.
Bagi Charles, keberhasilan program tidak bisa hanya diukur dari banyaknya siswa yang menerima makanan gratis atau besarnya anggaran yang terserap.
“Yang lebih penting adalah apakah program ini benar-benar berhasil memperbaiki status gizi anak-anak yang membutuhkan, aman dikonsumsi, dan dikelola secara efisien serta akuntabel,” tegasnya.
Evaluasi Menyeluruh Dinilai Mendesak
Selain aspek keamanan pangan, Charles juga menyoroti dugaan pemborosan anggaran yang disebut mencapai lebih dari Rp1 triliun per bulan. Ia menilai temuan tersebut harus menjadi alarm bagi pemerintah untuk melakukan pembenahan tata kelola program secara menyeluruh.
Menurutnya, momentum libur sekolah mendatang dapat dimanfaatkan untuk melakukan audit dan evaluasi terhadap seluruh rantai pelaksanaan MBG, mulai dari pengadaan bahan makanan hingga operasional dapur penyedia layanan.
Charles berharap hasil evaluasi nantinya mampu meningkatkan kualitas program sehingga manfaat yang diterima siswa benar-benar sebanding dengan anggaran besar yang telah digelontorkan negara (red)
Berita terkait
