JAKARTA, BERITA SENAYAN – Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Kebijakan Publik, Idrus Marham, menilai aksi demonstrasi mahasiswa yang terjadi belakangan ini merupakan bentuk kepedulian dan kegelisahan terhadap berbagai persoalan bangsa. Namun, ia berharap energi gerakan mahasiswa dapat diarahkan pada isu-isu yang lebih fundamental, terutama terkait pembenahan tata kelola ekonomi nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan Idrus saat merespons aksi unjuk rasa mahasiswa yang berlangsung pada Jumat (13/6/2026). Menurutnya, mahasiswa memiliki hak konstitusional untuk menyampaikan pendapat di ruang publik sebagai bagian dari kehidupan demokrasi.
“Mahasiswa punya hak demokrasi untuk menyampaikan pendapat. Tetapi kita berharap energi gerakan mahasiswa diarahkan pada persoalan yang lebih fundamental, yaitu bagaimana memperbaiki tata kelola ekonomi nasional,” kata Idrus dalam keterangan resminya, Sabtu (13/6/2026).
Idrus menegaskan bahwa berbagai persoalan yang saat ini menjadi sorotan publik, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), perlu dilihat secara proporsional. Menurutnya, jika ditemukan dugaan pelanggaran hukum dalam pelaksanaan program tersebut, maka proses penegakan hukum harus berjalan sesuai mekanisme yang berlaku.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa munculnya persoalan hukum tidak boleh menghentikan upaya pemerintah dalam menjalankan program yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Sebaliknya, kasus yang muncul harus menjadi momentum evaluasi dan perbaikan sistem.
“Kalau ada yang terlibat, siapa pun dia, hukum harus ditegakkan. Tetapi di sisi lain, program ini juga harus diperbaiki agar benar-benar mencapai tujuan untuk rakyat,” ujarnya.
Selain isu MBG, Idrus menyoroti persoalan yang dinilainya jauh lebih besar, yakni dugaan kebocoran ekonomi negara akibat praktik manipulasi perdagangan internasional seperti under-invoicing, under-counting, dan transfer pricing yang disebut telah berlangsung selama puluhan tahun.
Menurut Idrus, berbagai dugaan praktik tersebut berpotensi menyebabkan kerugian negara hingga mencapai 908 miliar dolar AS atau setara sekitar Rp15.400 triliun. Karena itu, ia berharap perhatian publik, termasuk mahasiswa, turut diarahkan untuk mengawal persoalan strategis tersebut.
Ia meyakini pemerintah akan terus mendengarkan aspirasi masyarakat sekaligus konsisten menjalankan agenda reformasi tata kelola ekonomi nasional. Namun, Idrus mengingatkan bahwa pembenahan sistem ekonomi tidak dapat dilakukan secara instan dan membutuhkan komitmen jangka panjang.
“Ini bukan pekerjaan satu hari. Kalau ini menjadi gerakan, maka harus dilakukan secara kontinu dan berkesinambungan,” tegasnya.
Idrus berharap seluruh elemen bangsa, termasuk mahasiswa, dapat mengambil peran aktif dalam mengawal agenda perbaikan ekonomi nasional agar pembangunan yang dijalankan pemerintah mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi kesejahteraan rakyat (red)
Berita terkait
