JAKARTA, BERITA SENAYAN – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani merespons instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait pengajaran Bahasa Prancis di sekolah-sekolah Indonesia dengan meminta pemerintah menyiapkan roadmap dan kesiapan implementasi secara matang.
Menurut Lalu Hadrian, Komisi X DPR RI akan meminta penjelasan resmi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengenai arah kebijakan tersebut dalam rapat kerja mendatang.
“Soal kejelasan wajib belajar Bahasa Prancis di sekolah, kami tentu akan meminta Kemendikdasmen menjelaskannya pada Raker dengan kami nanti,” ujar Lalu Hadrian di Jakarta.
Ia menilai penguatan kemampuan bahasa asing memang penting dalam menghadapi tantangan global. Namun, kebijakan pendidikan nasional tidak boleh disusun tergesa-gesa tanpa mempertimbangkan kesiapan sistem pendidikan.
“Kami memandang penguatan kemampuan bahasa asing memang penting. Namun kebijakan pendidikan harus disusun berdasarkan kebutuhan nasional, kesiapan tenaga pendidik, kurikulum, dan manfaat nyata bagi peserta didik,” katanya.
Politikus Fraksi PKB itu juga menyinggung wacana pengajaran Bahasa Portugis yang sebelumnya sempat muncul, tetapi hingga kini belum memiliki kejelasan implementasi.
“Karena sebelumnya juga sempat muncul wacana Bahasa Portugis, namun sampai sekarang belum terlihat tindak lanjut baik dari sisi roadmap, regulasi, maupun kesiapan implementasinya,” ujarnya.
Menurut Lalu Hadrian, pemerintah perlu memastikan kebijakan tersebut benar-benar didasarkan pada kebutuhan pendidikan nasional, bukan sekadar agenda diplomasi internasional.
“Jangan sampai publik melihat kebijakan ini hanya sebagai bagian dari agenda diplomasi internasional tanpa perencanaan pendidikan yang matang,” tegasnya.
Ia menyarankan apabila kesiapan implementasi belum merata, maka pengajaran Bahasa Prancis sebaiknya diterapkan secara bertahap melalui mata pelajaran pilihan atau program khusus di sekolah tertentu (red)
Berita terkait
