JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi V DPR RI Sudjatmiko mendorong pemerintah memanfaatkan tanah aset negara untuk pembangunan rumah susun dan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Menurut Politisi Fraksi PKB itu, optimalisasi lahan negara menjadi solusi strategis untuk mempercepat penyediaan hunian rakyat sekaligus menekan harga rumah agar lebih terjangkau bagi masyarakat kecil.
“Backlog perumahan nasional masih menjadi pekerjaan rumah besar pemerintah. Karena itu, pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah harus dipercepat agar rakyat memiliki akses terhadap hunian yang layak, sehat, dan terjangkau,” ujar Sudjatmiko di Jakarta.
Ia menilai kebutuhan hunian layak bagi masyarakat kecil harus menjadi prioritas pembangunan nasional karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan dan kualitas hidup rakyat.
Sudjatmiko juga menyoroti masih banyaknya aset tanah negara yang belum produktif. Berdasarkan data Kementerian ATR/BPN, terdapat ribuan hektare lahan negara yang berpotensi dimanfaatkan untuk pembangunan perumahan rakyat melalui kerja sama pemerintah daerah, BUMN, maupun pengembang.
“Pemanfaatan aset tanah negara harus diprioritaskan untuk kepentingan rakyat, terutama pembangunan rumah bagi MBR. Dengan optimalisasi lahan negara, biaya pembangunan dapat ditekan sehingga harga rumah menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat kecil,” tegasnya.
Ia menyebut backlog perumahan nasional yang masih mencapai sekitar 9,9 juta rumah tangga menjadi tantangan besar yang harus segera diatasi pemerintah.
Karena itu, Sudjatmiko meminta adanya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, perbankan, dan pengembang untuk mempercepat pembangunan rumah subsidi agar tepat sasaran.
Ia juga menyatakan dukungannya terhadap program 3 juta rumah yang menjadi bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak.
“Program 3 juta rumah merupakan langkah strategis pemerintah dalam mengurangi backlog perumahan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kami di Komisi V DPR RI mendukung penuh percepatan realisasi program ini agar manfaatnya benar-benar dirasakan rakyat kecil,” katanya.
Selain itu, Sudjatmiko meminta pemerintah memperkuat skema pembiayaan rumah subsidi seperti FLPP, memperluas akses KPR bagi MBR, serta mempercepat pembangunan infrastruktur dasar di kawasan perumahan rakyat.
“Negara harus hadir memberikan kemudahan pembiayaan, bunga ringan, dan pembangunan kawasan perumahan yang terintegrasi dengan transportasi serta pusat ekonomi masyarakat,” pungkasnya (red)
Berita terkait
