MEKKAH, BERITA SENAYAN – Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI dari Fraksi PKB, Nihayatul Wafiroh, menyoroti masih minimnya jumlah tenaga kesehatan dalam pelaksanaan ibadah haji 2026, terutama untuk mendampingi jamaah lanjut usia (lansia), disabilitas, dan risiko tinggi (risti).

Menurut Nihayatul, persoalan kesehatan menjadi aspek paling krusial dalam penyelenggaraan haji karena tingginya jumlah jamaah dengan kebutuhan layanan medis khusus.

“Salah satu catatan penting kami adalah masih kurangnya tenaga kesehatan yang mendampingi jamaah,” ujar Nihayatul di Mekkah, Senin (25/5/2026).

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI itu menjelaskan saat ini jumlah tenaga kesehatan haji hanya sekitar 1.200 orang. Bahkan, satu kloter yang berisi sekitar 400 jamaah hanya didampingi dua tenaga kesehatan.

“Dengan komposisi jamaah lansia, disabilitas, dan risiko tinggi yang umumnya mencapai lebih dari 30 persen di setiap kloter, tentu beban tenaga kesehatan menjadi sangat berat,” katanya.

Nihayatul mengungkapkan kondisi tersebut semakin berat setelah adanya kebijakan rumah sakit di Arab Saudi yang mewajibkan pasien didampingi petugas kesehatan selama menjalani perawatan.

“Sekarang ada kebijakan baru, dua pasien harus ada satu penjaga. Akibatnya tenaga kesehatan kita menjadi sangat terbatas karena harus menjaga pasien di rumah sakit,” jelasnya.

Ia juga menyoroti minimnya jumlah dokter spesialis di Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI), mulai dari spesialis penyakit dalam, dokter bedah, ortopedi, hingga tenaga kesehatan jiwa dan fisioterapis.

“Kasus gangguan kesehatan jiwa jamaah juga cukup banyak, tetapi dokter spesialis kesehatan jiwa hanya satu orang,” ungkapnya.

Politisi PKB itu menilai kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah mengingat kebutuhan layanan kesehatan jamaah semakin kompleks setiap tahunnya.

Karena itu, Nihayatul mendorong penambahan jumlah tenaga kesehatan haji kloter menjadi minimal tiga orang di setiap kloter.

“Setidaknya tiga tenaga kesehatan untuk satu kloter,” tegasnya.

Selain itu, ia meminta Kementerian Kesehatan tetap dilibatkan secara aktif dalam penyelenggaraan ibadah haji, mulai dari penyediaan tenaga medis, obat-obatan, hingga komunikasi dengan otoritas Arab Saudi.

Meski memberikan sejumlah catatan kritis, Nihayatul tetap mengapresiasi peningkatan kualitas pelayanan haji 2026 dibanding tahun-tahun sebelumnya.

“Secara umum pelaksanaan haji 2026 mengalami peningkatan kualitas pelayanan, baik dari sisi makanan, hotel, maupun pelayanan petugas haji,” pungkasnya (red)