JAKARTA, BERITA SENAYAN – Ketua DPP PSI, Bestari Barus, mengkritik usulan PDIP yang meminta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN). Menurutnya, usulan tersebut terkesan tendensius dan tidak tepat sasaran.
“Menurut PSI itu pandangan yang agak cetek ya, karena harusnya yang diusulkan Presiden dong. Kok tanggung amat usulan PDIP,” kata Bestari, Senin (18/5/).
Bestari menilai pembahasan mengenai pemindahan aktivitas pemerintahan ke IKN semestinya tidak diarahkan secara personal kepada Gibran. Ia menegaskan bahwa posisi wakil presiden merupakan satu kesatuan dengan presiden dalam menjalankan pemerintahan.
“Gibran itu satu kesatuan dengan Pak Presiden. Dia wakil presiden itu kan pembantu presiden, bekerja sesuai perintah presiden,” ujarnya.
Politikus PSI itu juga menyebut usulan tersebut menunjukkan sikap yang dinilai berlebihan terhadap Gibran. Ia bahkan mempertanyakan mengapa PDIP terus mengulang wacana yang menurutnya sudah pernah dijawab langsung oleh Gibran sebelumnya.
“Sudah dijawab beberapa kali oleh Pak Gibran sebagai Wapres juga nggak mudeng-mudeng gitu,” katanya.
Selain itu, Bestari berpandangan anggota DPR justru seharusnya menjadi pihak pertama yang memberi contoh berkantor di IKN apabila memang serius mendukung pemindahan ibu kota negara.
Ia mengatakan PSI nantinya akan mendorong parlemen lebih dulu berkantor di IKN apabila partainya berhasil masuk Senayan.
“Seharusnya DPR aja mendahului. Kami kalau nanti sudah di Senayan, kami justru yang akan mengajak kawan-kawan DPR itu duluan di sana,” tegasnya.
Sebelumnya, usulan agar Gibran berkantor di IKN disampaikan sejumlah kader PDIP menyusul putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan Jakarta masih berstatus ibu kota negara sampai diterbitkannya Keputusan Presiden terkait pemindahan ibu kota ke Nusantara (red)
Berita terkait
