JAKARTA, BERITA SENAYAN – Ketua DPP PSI, Bestari Barus, menilai anggota DPR seharusnya lebih dulu memberi contoh berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) sebelum mendesak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pindah bekerja di sana.
Pernyataan itu disampaikan Bestari merespons usulan PDIP yang meminta Gibran berkantor di IKN di tengah status Jakarta yang masih menjadi ibu kota negara.
“Seharusnya yang disarankan ya DPR aja mendahului. Kami kalau nanti sudah di Senayan, kami justru yang akan mengajak kawan-kawan DPR itu duluan di sana,” kata Bestari kepada wartawan, Senin (18/5/2026).
Menurut Bestari, usulan yang hanya diarahkan kepada Gibran terkesan tendensius dan tidak mencerminkan semangat bersama membangun IKN sebagai pusat pemerintahan baru.
Ia menegaskan, posisi wakil presiden merupakan bagian integral dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sehingga tidak tepat jika dipisahkan dalam polemik pemindahan aktivitas pemerintahan.
“Gibran itu satu kesatuan dengan Pak Presiden. Dia wakil presiden itu pembantu presiden, bekerja sesuai perintah presiden,” ujarnya.
Bestari juga menyindir PDIP yang menurutnya hanya mengusulkan pemindahan Gibran ke IKN tanpa mendorong pemindahan lembaga negara lain secara menyeluruh.
“Harusnya ngomongnya semua pindah aja ke IKN, kenapa mesti tendensius ke Gibran,” katanya.
Politikus PSI itu menambahkan, jika PSI berhasil masuk parlemen pada Pemilu mendatang, partainya akan menjadi pihak yang mendorong DPR lebih dahulu berkantor di IKN sebagai bentuk komitmen nyata terhadap proyek ibu kota baru.
Sebelumnya, usulan agar Gibran berkantor di IKN mencuat setelah sejumlah politikus PDIP menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan Jakarta masih berstatus ibu kota negara hingga terbit Keputusan Presiden mengenai pemindahan resmi ke Nusantara (red)
Berita terkait
