JAKARTA, BERITA SENAYAN – Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan, Sari Yuliati, menyoroti ancaman gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dinilai dapat memperburuk kondisi pekerja di tengah tekanan ekonomi.
Dalam momentum Hari Buruh Internasional (May Day), Sari menegaskan bahwa negara harus hadir dengan langkah konkret untuk menjaga stabilitas lapangan kerja sekaligus melindungi pekerja dari risiko kehilangan pekerjaan.
“Jangan sampai pekerja menjadi pihak yang paling dirugikan dalam situasi ekonomi yang menantang. Negara harus hadir memastikan ada perlindungan dan solusi,” ujarnya, Jumat (1/5/2026).
Ia menilai, ancaman PHK yang terjadi di sejumlah sektor harus diantisipasi sejak dini melalui kebijakan yang berpihak pada pekerja, termasuk penguatan jaminan sosial dan perlindungan kerja.
Selain itu, Sari juga mengingatkan bahwa persoalan ketenagakerjaan tidak hanya terkait PHK, tetapi juga menyangkut upah yang belum layak dan sistem kerja yang tidak pasti.
Menurutnya, pekerja sebagai penggerak utama ekonomi nasional berhak mendapatkan perlindungan dan kesejahteraan yang memadai.
Sari pun mendorong pemerintah untuk meningkatkan pengawasan terhadap praktik ketenagakerjaan yang merugikan pekerja serta memastikan kebijakan yang diambil mampu menjaga keseimbangan antara dunia usaha dan hak-hak pekerja.
Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, dunia usaha, hingga serikat pekerja, untuk memperkuat dialog guna menciptakan sistem ketenagakerjaan yang lebih adil dan berkelanjutan.
Momentum Hari Buruh, lanjutnya, harus menjadi pengingat bahwa perjuangan pekerja belum selesai dan membutuhkan komitmen bersama untuk mewujudkan keadilan sosial di dunia kerja (red)
Berita terkait
