JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, menegaskan pemerintah tidak cukup hanya mengeluarkan imbauan administratif terkait tertahannya puluhan ribu jemaah umrah Indonesia akibat konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel.
Menurut politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut, negara harus segera menyiapkan skema pemulangan yang jelas, terukur, dan memiliki kepastian waktu bagi lebih dari 58 ribu jemaah yang terdampak gangguan penerbangan internasional.
“Kehadiran negara tidak boleh berhenti pada imbauan administratif. Negara harus memastikan adanya skema pemulangan yang jelas, terukur, dan memiliki kepastian waktu,” tegas Selly di Jakarta, Minggu (1/3/2026).
Jangan Biarkan Jemaah dalam Ketidakpastian
Selly menilai situasi ini menempatkan ribuan WNI dalam posisi rentan, baik dari sisi keamanan maupun kepastian layanan. Karena itu, perlindungan negara terhadap warga di luar negeri merupakan mandat konstitusi yang tidak boleh dikompromikan.
Ia juga mendorong evaluasi menyeluruh terhadap sistem mitigasi krisis dalam penyelenggaraan ibadah umrah, termasuk penguatan protokol darurat, kesiapan penyelenggara perjalanan, serta koordinasi lintas kementerian dan perwakilan RI di luar negeri.
Selain percepatan pemulangan, Selly meminta pemerintah menyampaikan perkembangan situasi secara transparan dan berkala kepada publik dan keluarga jamaah agar tidak menimbulkan kecemasan berkepanjangan.
“Negara tidak boleh absen ketika rakyatnya berada dalam situasi rentan. Keselamatan warga negara adalah hukum tertinggi,” pungkasnya (red)
Berita terkait
