JAKARTA, BERITA SENAYAN – Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan peningkatan literasi digital masyarakat menjadi kunci menghadapi maraknya hoaks dan disinformasi yang menyerang ruang publik, termasuk berbagai konten yang ditujukan untuk mendiskreditkan DPR RI. Menurutnya, penguatan literasi harus berjalan beriringan dengan komunikasi publik yang efektif agar kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi tetap terjaga.
Pernyataan tersebut disampaikan Puan Maharani saat menutup Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/7/2026).
Dalam pidatonya, Puan mengatakan perkembangan teknologi digital telah mempercepat arus informasi, tetapi di sisi lain juga memicu penyebaran berita bohong, manipulasi informasi, dan polarisasi di tengah masyarakat.
Ia menyebut fenomena tersebut tidak hanya terjadi pada isu-isu politik nasional, tetapi juga menyasar lembaga negara melalui penyebaran narasi yang menyesatkan.
“Fenomena ini juga ditandai dengan beredarnya berbagai berita hoaks dan informasi yang dimanipulasi, termasuk konten yang diduga sengaja diproduksi atau disebarluaskan untuk mendiskreditkan DPR RI,” ujar Puan.
Menurut Puan, sejumlah hoaks yang beredar antara lain berupa kutipan palsu yang mengatasnamakan pimpinan maupun anggota DPR RI, informasi yang menyebut DPR menolak pembahasan RUU Perampasan Aset, hingga penggunaan video lama yang diberi narasi baru sehingga menyesatkan publik.
Ia menilai narasi semacam itu berpotensi menciptakan kesan bahwa DPR berseberangan dengan rakyat, padahal lembaga legislatif memiliki fungsi mewakili aspirasi masyarakat.
“Narasi-narasi tersebut mempertentangkan keberadaan DPR RI dengan rakyat, seolah-olah keduanya berada dalam posisi yang saling berlawanan, sehingga dapat mengikis kepercayaan rakyat terhadap lembaga perwakilan, melemahkan legitimasi institusi demokrasi, dan menghambat terciptanya ruang dialog publik yang rasional dan membangun,” katanya.
Puan menekankan bahwa kondisi tersebut menjadi pengingat pentingnya meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memilah dan memverifikasi informasi sebelum mempercayai ataupun menyebarkannya.
Selain itu, ia juga meminta negara memperkuat strategi komunikasi publik agar informasi yang benar dapat diterima masyarakat secara cepat dan akurat.
Menurutnya, kepercayaan publik merupakan modal sosial yang sangat penting bagi stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, dan keberhasilan demokrasi Indonesia.
Di akhir pidatonya, Puan mengajak seluruh anggota DPR memanfaatkan masa reses untuk turun langsung ke daerah pemilihan, menyerap aspirasi masyarakat, sekaligus menjelaskan berbagai tugas konstitusional DPR agar komunikasi antara rakyat dan lembaga perwakilan semakin kuat (red)
Berita terkait
