JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Habib Syarief Muhammad, menegaskan ulama tidak boleh hanya dijadikan alat legitimasi kekuasaan. Menurutnya, ulama harus kembali menjalankan peran sebagai kompas moral yang mengawal arah kebijakan negara agar tetap berpihak kepada keadilan dan kepentingan rakyat.
Pernyataan tersebut disampaikan Habib Syarief menjelang pelaksanaan Ijtima’ Ulama, salah satu rangkaian peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-28 PKB yang akan digelar pada Kamis (24/7/2026).
“Ulama tidak boleh hanya diposisikan sebagai stempel atau alat legitimasi kekuasaan. Khidmat ulama harus dikembalikan sebagai kompas moral, jangkar kewarasan, dan mata air keadilan bagi arah kebijakan negara,” ujar Habib Syarief di Jakarta, Selasa (21/7/2026).
Anggota Komisi X DPR RI itu menilai, di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian dan kecenderungan politik yang semakin pragmatis, negara tidak cukup hanya mengukur keberhasilan melalui pertumbuhan ekonomi atau indikator statistik semata.
Menurutnya, kebijakan publik juga harus memperhatikan aspek kemanusiaan, keadilan sosial, dan keberpihakan kepada masyarakat kecil.
Habib Syarief mengatakan hukum yang lahir melalui proses politik belum tentu mencerminkan keadilan substantif. Karena itu, pandangan dan nasihat ulama dinilai penting untuk memastikan setiap kebijakan negara tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga memiliki nilai keadilan.
“Khidmat ulama harus bertransformasi menjadi ijtihad struktural. Artinya, empati dan pemahaman ulama terhadap penderitaan rakyat harus diterjemahkan menjadi tekanan moral yang mampu mengubah arah kebijakan negara,” katanya.
Ia menambahkan, kedekatan ulama dengan masyarakat membuat mereka memahami secara langsung berbagai persoalan yang dihadapi rakyat, mulai dari kesulitan ekonomi, akses pendidikan, layanan kesehatan, hingga ketimpangan sosial.
Karena itu, Habib Syarief menilai nilai-nilai keagamaan perlu diterjemahkan ke dalam kebijakan publik agar mampu memperkuat pembangunan nasional yang berkeadilan.
Menurutnya, negara harus menghadirkan pendidikan yang berkualitas, layanan kesehatan yang merata, serta sistem ekonomi yang tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu.
“Proyek peradaban ini tidak mungkin diwujudkan oleh kekuatan politik semata. Kita membutuhkan kerangka etis dan bimbingan para ulama,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Habib Syarief mengingatkan para pemegang kekuasaan agar tidak terlena oleh jabatan dan fasilitas negara karena seluruh amanah tersebut bersifat sementara.
“Kita membutuhkan ulama bukan sekadar untuk mendulang suara kekuasaan. Kita membutuhkan ulama untuk memberikan fatwa korektif ketika para pemegang kekuasaan mulai terlena dan tergelincir oleh nikmatnya kekuasaan,” pungkasnya (red)
Berita terkait
