Berita Senayan
Network

Hetifah Sjaifudian : Standar Gaji Guru Harus Ditetapkan Lebih Tinggi dari Upah Minimum

Redaksi
Laporan Redaksi
Jumat, 20 Februari 2026, 20:51:38 WIB
Hetifah Sjaifudian : Standar Gaji Guru Harus Ditetapkan Lebih Tinggi dari Upah Minimum
Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian



JAKARTA, BERITA SENAYAN – Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Golkar sekaligus Ketua Umum PP KPPG, Hetifah Sjaifudian, menilai standar gaji guru harus ditetapkan lebih tinggi dari upah minimum. Menurutnya, kebijakan pengupahan guru perlu mencerminkan peran strategis profesi pendidik dalam membentuk kualitas sumber daya manusia Indonesia.

“Standar kesejahteraan guru tidak boleh hanya mengikuti upah minimum. Bahkan seharusnya lebih tinggi, karena guru adalah profesi yang sangat menentukan kualitas pendidikan,” ujar Hetifah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/2/2026).

Ia menekankan, penetapan standar gaji guru yang layak penting untuk menjaga martabat profesi pendidik sekaligus mendorong kualitas pembelajaran di sekolah. Menurutnya, ketimpangan penghasilan guru di berbagai daerah juga perlu diatasi agar tidak terjadi kesenjangan mutu pendidikan.

Lebih lanjut, Hetifah menilai penguatan standar gaji perlu diiringi dengan kebijakan sertifikasi dan peningkatan kompetensi berkelanjutan. Dengan demikian, kenaikan kesejahteraan dapat berjalan seiring peningkatan profesionalisme guru.

Selain itu, ia mengingatkan perlunya perlindungan profesi agar guru merasa aman dalam menjalankan tugas. Namun, ia menegaskan perlindungan terhadap guru tetap harus seimbang dengan perlindungan peserta didik agar iklim pendidikan tetap sehat dan berkeadilan.

Melalui fungsi pengawasan parlemen, Hetifah menyatakan Komisi X DPR RI akan mendorong pemerintah menyusun standar gaji guru yang lebih adil dan proporsional sebagai bagian dari reformasi kebijakan kesejahteraan tenaga pendidik (red)


Berita terkait

Said Abdullah: DPR Bahas UU KPK Demi Rakyat, Bukan Elite
Said Abdullah: DPR Bahas UU KPK...
20 Februari 2026, 14:30:51
Puan Maharani: DPR Minta Kewenangan MKMK Diperjelas
Puan Maharani: DPR Minta Kewenangan MKMK...
19 Februari 2026, 21:22:18
Abdullah: Jokowi Tak Bisa Lepas Tanggung Jawab Dalam Revisi UU KPK
Abdullah: Jokowi Tak Bisa Lepas Tanggung...
16 Februari 2026, 16:15:41