DPR Tidak Masuk Komite Reformasi Polri, Dasco Angkat Bicara

JAKARTA, BERITA SENAYAN – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa tidak ada perwakilan DPR dalam Komite Reformasi Polri yang dibentuk pemerintah. Menurutnya, komite tersebut sepenuhnya menjadi urusan eksekutif.

“Kayaknya enggak deh, kan itu urusannya eksekutif,” ujar Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (25/9/2025).

Meski begitu, Dasco menegaskan DPR tetap akan mengawasi jalannya reformasi Polri melalui fungsi pengawasan yang dimiliki parlemen. “Ya kira-kira seperti itu,” tambah Ketua Harian Partai Gerindra itu.

Dasco juga menjelaskan soal tim reformasi Polri bentukan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang beranggotakan 52 orang. Tim ini dibagi ke dalam subkelompok untuk melakukan pendataan sebagai persiapan mendukung tugas Komite Reformasi Polri bentukan pemerintah.

“Saya dapat informasi tim ini adalah tim persiapan yang melakukan pendataan kemudian dibagi dalam beberapa subkelompok yang nanti akan membantu tugas-tugas dari Komisi Reformasi Polri yang dibentuk presiden,” jelasnya.

Ia memastikan tim bentukan Kapolri tersebut tidak bertentangan dengan komite bentukan pemerintah, sebab keduanya justru akan saling melengkapi. Nantinya, Komite Reformasi Polri juga akan diawasi Komisi III DPR RI.

“Menurut saya tidak ada hal yang bertentangan bahwa di internal dibuat satu tim khusus yang akan membantu komisi yang akan masuk ke dalam,” ungkap Dasco.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut Komisi Reformasi Polri beranggotakan sembilan orang, termasuk salah satunya mantan Menko Polhukam Mahfud MD.

Jika DPR hanya mengambil peran pengawasan tanpa keterlibatan langsung, apakah reformasi Polri benar-benar dapat berjalan transparan dan efektif sesuai harapan publik? (red).