JAKARTA, BERITA SENAYAN – Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah memperkuat perlindungan kesehatan anak di tengah dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Desakan ini disampaikan menyusul laporan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang mencatat 70.239 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) pada balita di tujuh provinsi terdampak karhutla per 17 Oktober 2026.
Secara keseluruhan, kasus ISPA di wilayah terdampak mencapai 311.363 kasus. Selain balita, kelompok lanjut usia (lansia) juga terdampak dengan 49.634 kasus ISPA. Data tersebut menunjukkan besarnya kebutuhan perlindungan kesehatan masyarakat selama kabut asap masih menjadi persoalan di sejumlah daerah.
“Bagi orang tua, anak yang mengalami gangguan kesehatan, termasuk masalah pernapasan menghadirkan kecemasan yang sangat dekat dan mendesak,” kata Puan dalam keterangan tertulis, Rabu (21/10/2026).
Puan meminta pemerintah tidak hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga memastikan anak-anak dan keluarga di wilayah terdampak memperoleh layanan kesehatan yang memadai. Menurutnya, keselamatan dan tumbuh kembang anak harus menjadi pertimbangan utama dalam menentukan prioritas penanganan karhutla.
“Pemerintah perlu menjawab keadaan tersebut dengan keputusan yang memberi kepastian bahwa keselamatan anak mendapat perhatian penuh dan dukungan tersedia selama dibutuhkan,” tuturnya.
Ia menambahkan, dampak karhutla terhadap anak tidak dapat dipandang sebagai persoalan sementara. Paparan kabut asap berpotensi mengganggu kesehatan, aktivitas, dan kualitas hidup anak, sehingga penanganan harus berlanjut hingga masa pemulihan.
“Selain proses pemadaman api yang masif, Pemerintah perlu menempatkan perlindungan anak sebagai tujuan bersama dalam penanganan Karhutla. Perlindungan anak dari kabut asap yang ditimbulkan Karhutla harus menjadi komitmen nasional,” tegasnya.
Puan Minta Pengobatan Gratis dan Layanan Kesehatan Dipastikan
Puan menekankan bahwa anak-anak merupakan kelompok rentan yang membutuhkan bantuan orang dewasa ketika menghadapi krisis kesehatan. Karena itu, pemerintah pusat dan daerah diminta memastikan layanan kesehatan tersedia dan dapat diakses keluarga terdampak tanpa hambatan.
Ia mendorong pemerintah menyediakan peralatan medis yang memadai, memperkuat dukungan bagi fasilitas kesehatan, serta memastikan masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap memperoleh pertolongan sesuai kebutuhan.
“Penyediaan peralatan medis yang memadai bagi masyarakat terdampak Karhutla adalah sebuah keniscayaan,” tukas Puan.
Puan juga meminta pemerintah membebaskan biaya pengobatan bagi korban karhutla dan memastikan layanan BPJS Kesehatan tetap dapat digunakan oleh masyarakat terdampak. Menurutnya, keluarga yang menghadapi kondisi darurat tidak seharusnya menanggung beban berlapis akibat biaya perawatan kesehatan.
“Jangan sampai para korban Karhutla ini menanggung beban ganda. Pastikan layanan BPJS bagi masyarakat terdampak tidak ada hambatan,” pesannya.
Selain bantuan medis, Puan meminta pemerintah memberikan pendampingan kepada orang tua yang anaknya mengalami gangguan kesehatan. Dukungan juga diperlukan bagi tenaga kesehatan, petugas pemadam, dan relawan yang bekerja menangani karhutla di lapangan.
Ia menilai pengalaman keluarga terdampak perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah. Orang tua dapat memberikan informasi mengenai kesulitan yang dihadapi saat melindungi anak, mencari pertolongan medis, dan mempertahankan penghidupan selama bencana berlangsung.
“Pengalaman tersebut perlu digunakan untuk menentukan dukungan yang lebih sesuai dengan keadaan masyarakat,” jelas perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI tersebut.
Puan juga mendorong pemerintah menyampaikan informasi yang akurat dan mudah dipahami mengenai kondisi kesehatan masyarakat, layanan yang tersedia, serta tahapan pemulihan. Informasi itu diharapkan membantu keluarga mengambil keputusan tanpa menimbulkan kepanikan atau kesimpulan medis yang belum terverifikasi.
Puan Ingatkan Ancaman Karhutla terhadap Masa Depan Generasi Anak
Besarnya dampak karhutla terhadap anak turut menimbulkan kekhawatiran Perhimpunan Filantropi Indonesia (PFI) mengenai potensi kehilangan generasi atau lost generation. Istilah tersebut merujuk pada risiko hilangnya potensi satu generasi akibat gangguan kesehatan, perkembangan, produktivitas, dan kualitas hidup yang berkaitan dengan paparan asap berulang sejak dini.
Laporan Karhutla 2026: From Situation Analysis to Action Plan, yang dihimpun PFI bersama Yayasan Amanah Daya Nusantara, Center for Policy and Public Management SBM ITB, dan Rumah Zakat, menguraikan dampak jangka panjang dari bencana asap. Mengacu pada kajian historis karhutla 1997, laporan tersebut menyebut anak dan janin yang terpapar asap tercatat tumbuh rata-rata 3,3 sentimeter lebih pendek pada usia 17 tahun. Laporan yang sama juga mencantumkan estimasi 15.600 kematian bayi pada periode bencana tersebut.
Temuan historis itu menjadi pengingat tentang pentingnya pencegahan paparan asap, meskipun dampak pada setiap anak dapat berbeda dan memerlukan penilaian berdasarkan bukti kesehatan yang sesuai.
Puan menegaskan bahwa penanganan karhutla harus mempertimbangkan kebutuhan anak sejak masa darurat hingga pemulihan. Pemerintah diminta memastikan anak tetap memperoleh layanan kesehatan, dukungan keluarga, dan kesempatan tumbuh serta berkembang dengan baik.
“Kita ketahui bersama, anak-anak adalah kelompok yang paling rentan dalam bencana. Mereka juga tidak berdaya tanpa bantuan orang dewasa sehingga membutuhkan pertolongan saat mengalami krisis kesehatan,” sebutnya.
Ia juga meminta pimpinan DPR menghimpun hasil pengawasan komisi-komisi terkait untuk mengawal kebijakan, anggaran, serta dukungan penanganan karhutla. Menurutnya, upaya melindungi anak harus berjalan seiring dengan pengendalian kebakaran dan pemulihan lingkungan.
“Dan tentunya perlindungan anak yang tetap terjaga sepanjang penanganan Karhutla harus menjadi komitmen kita bersama. Kita mempunyai tanggung jawab untuk menjaga masa depan anak-anak,” tambahnya.
Puan berharap pemerintah menjadikan keselamatan anak sebagai prioritas dalam seluruh tahapan penanganan karhutla. Ia menegaskan, keberhasilan penanganan tidak cukup diukur dari pemadaman api, tetapi juga dari kemampuan melindungi kesehatan masyarakat, membantu keluarga terdampak, dan memastikan anak-anak tetap memiliki kesempatan untuk tumbuh secara sehat (red)
Berita terkait
