JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi PKB, Prana Putra Sohe, mendorong Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memodernisasi sistem keamanan lembaga pemasyarakatan (lapas) dengan memanfaatkan teknologi Artificial Intelligence (AI). Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah peredaran narkotika, penyelundupan barang terlarang, hingga penyalahgunaan kewenangan oleh oknum petugas.
Prana menilai, rangkaian temuan narkotika dan perangkat vape mengandung Etomidate di sejumlah lapas menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan pemasyarakatan.
Menurutnya, pengawasan konvensional harus diperkuat dengan teknologi yang mampu mendeteksi potensi pelanggaran secara lebih dini. Pembenahan juga tidak boleh hanya berfokus pada warga binaan, tetapi harus mencakup seluruh petugas yang bekerja di lingkungan lapas.
“Perlu sentuhan teknologi keamanan yang harus sudah dimodernisasi menggunakan Artificial Intelligence (AI), sehingga kalau tidak dilakukan pembenahan secara menyeluruh maka pasti akan terus terulang lagi walaupun mungkin pembenahan ini bisa dilakukan secara bertahap,” kata Prana Sohe, Minggu (15/11/2026).
Temuan Narkotika Jadi Alarm Pembenahan Lapas
Prana menyoroti penangkapan oknum sipir Lapas Kelas I Medan yang kedapatan membawa 599 Pod Getar bermerek Netflix oleh Satresnarkoba Polrestabes Medan beberapa waktu lalu.
Selain itu, razia gabungan Dittipidnarkoba Bareskrim Polri bersama Polda Kalimantan Barat di Lapas Kelas IIA Pontianak pada Kamis dini hari (12/11/2026) juga menemukan narkotika jenis sabu, enam bong, dan lima cartridge berisi cairan Etomidate.
Bagi Prana, dua peristiwa tersebut memperlihatkan bahwa pengawasan keamanan lapas membutuhkan sistem yang lebih kuat dan berlapis. Ia mengingatkan, keterlibatan oknum petugas berpotensi membuka celah bagi warga binaan untuk terhubung dengan jaringan peredaran narkotika dari dalam penjara.
“Pengawasan barang terlarang di lapas harus dilakukan secara terpadu, berlapis, konsisten, dan berkelanjutan. Tujuannya bukan hanya mencegah masuknya narkotika, HP, senpi, sajam dan barang terlarang lainnya, tetapi juga memastikan tidak ada penyalahgunaan kewenangan oleh petugas,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa ASN di lingkungan Imigrasi dan Pemasyarakatan telah memiliki larangan menggunakan vape. Karena itu, aturan tersebut harus disertai pengawasan dan penindakan yang tegas agar tidak berhenti sebagai kebijakan administratif.
Kesejahteraan Pegawai dan Tata Kelola Ikut Dievaluasi
Prana menegaskan modernisasi keamanan harus berjalan beriringan dengan pembenahan tata kelola pemasyarakatan. Sejumlah aspek yang perlu dievaluasi meliputi kepegawaian, anggaran, kesejahteraan petugas, fungsi pengawasan, serta perlindungan hak asasi manusia.
Menurutnya, pembenahan menyeluruh diperlukan agar sistem pemasyarakatan tidak terus menghadapi persoalan berulang, termasuk praktik pungutan liar, bisnis ilegal, dan pengendalian kejahatan dari balik jeruji besi.
Ia meminta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memastikan lapas tidak menjadi ruang berkembangnya jaringan kejahatan baru. Sebaliknya, lembaga pemasyarakatan harus menjalankan fungsi pembinaan, pendidikan, dan pembentukan karakter bagi warga binaan.
Prana berharap modernisasi teknologi dan perbaikan tata kelola dapat menciptakan lingkungan lapas yang lebih aman, transparan, serta berorientasi pada pemulihan dan pembinaan.
“Lapas harus menjadi tempat pembinaan, pendidikan dan pembentukan karakter bagi warga binaan sebelum mereka kembali ke tengah masyarakat sebagai insan yang lebih baik,” pungkasnya (red)

Berita terkait