JAKARTA, BERITA SENAYAN – Ketika Presiden dan Wakil Presiden berasal dari partai yang sama, siapa yang sebenarnya mendapatkan keuntungan dari pembagian kekuasaan?
Dalam dunia politik praktis, tidak ada keputusan pembagian kekuasaan yang sepenuhnya bebas dari kalkulasi kepentingan. Wacana Sufmi Dasco Ahmad menjadi Wakil Presiden menggantikan Gibran Rakabuming Raka, apabila benar-benar diwujudkan, bukan sekadar pergantian figur di lingkaran elite Istana. Ada persoalan yang lebih besar di dalamnya, yakni bagaimana masa depan keseimbangan kekuasaan di antara partai-partai pendukung pemerintahan Prabowo Subianto?
Terlebih, Dasco merupakan Ketua Harian Partai Gerindra, partai yang juga dipimpin oleh Prabowo. Jika skenario ini terjadi, Gerindra berpotensi menempatkan dua kadernya pada dua jabatan tertinggi negara. Di sinilah pertanyaan politiknya menjadi menarik: apakah ini bentuk konsolidasi pemerintahan atau justru awal dari ketimpangan distribusi kekuasaan dalam koalisi?
Sebagaimana kita simak bersama dari berbagai media massa online, hingga 16 November 2026 ini, dukungan sejumlah pengurus Partai Gerindra terhadap Dasco telah dinyatakan. Partai Golkar, sebagai partai dalam koalisi dengan jumlah kursi terbesar di parlemen, sepertinya juga tidak mengusulkan nama calon pengganti Gibran ke Prabowo. Sementara PAN menyatakan koalisi sepakat mengusulkan kader Gerindra dan menyerahkan penentuan figur kepada Prabowo.
Dalam teori presidentialization of politics, sebagaimana dijelaskan Thomas Poguntke dan Paul Webb dalam buku The Presidentialization of Politics: A Comparative Study of Modern Democracies (2005), kekuasaan politik dalam sistem pemerintahan modern cenderung semakin terpusat pada figur presiden. Partai politik, kabinet, bahkan mekanisme koalisi dapat semakin bergantung pada keputusan dan kepemimpinan seorang presiden.
Jika Dasco menjadi Wapres, konsentrasi kekuasaan politik Gerindra berpotensi semakin besar. Prabowo sebagai Presiden memiliki kendali pemerintahan, sedangkan Dasco sebagai Wapres akan berada di lingkaran inti eksekutif. Keduanya juga berasal dari partai yang sama. Secara politik, konfigurasi tersebut dapat menciptakan jalur koordinasi yang lebih pendek.
Namun, ada konsekuensi lain yang perlu diperhitungkan: semakin kecil ruang distribusi kekuasaan bagi partai-partai koalisi lainnya. Partai Golkar, PAN, Demokrat, PKB, dan partai pendukung lainnya tentu memiliki kepentingan politik masing-masing. Mereka bukan sekadar kendaraan yang mengantarkan Prabowo ke Istana. Mereka memiliki basis pemilih, struktur organisasi, kader, serta kepentingan elektoral yang harus dipertahankan.
Apabila posisi Wapres diberikan kepada kader Gerindra, partai-partai lain berpotensi mempertanyakan kembali makna kemitraan politik dalam koalisi. Bukan karena mereka harus mendapatkan kursi Wapres, melainkan karena distribusi pengaruh dalam pemerintahan menjadi semakin terkonsentrasi.
Membaca Konspirasi Elite: Siapa Menguasai Apa?
Untuk membedah kemungkinan ini, salah satu perspektif yang relevan adalah teori elite circulation dari Vilfredo Pareto. Dalam The Mind and Society (1935), Pareto menjelaskan bagaimana elite terus mengalami pergantian dan persaingan dalam mempertahankan posisi kekuasaan.
Dalam konteks ini, persoalannya bukan semata-mata siapa yang menduduki kursi Wapres, melainkan kelompok elite mana yang memperoleh tambahan kendali setelah pergantian tersebut.
Coba perhatikan konfigurasi hipotetisnya. Presiden berasal dari Gerindra. Jika Wapres juga berasal dari Gerindra, maka dua posisi tertinggi eksekutif berada dalam satu jaringan kepartaian. Kondisi ini dapat memperkuat koordinasi internal partai, tetapi sekaligus mempersempit ruang tawar partai lain.
Dalam pendekatan analisis konspiratif, situasi tersebut dapat dibaca melalui tiga pertanyaan. Pertama, siapa yang memperoleh keuntungan dari perubahan konfigurasi kekuasaan? Kedua, kelompok mana yang kehilangan sebagian ruang pengaruhnya? Ketiga, apakah perubahan tersebut menggeser keseimbangan politik yang sebelumnya dibangun melalui koalisi?
Ketiga pertanyaan ini tidak membuktikan adanya skenario rahasia. Namun, dapat membantu mengidentifikasi kepentingan dan konsekuensi dari sebuah keputusan politik.
Persoalan berikutnya adalah teori coalition bargaining atau tawar-menawar koalisi. Dalam kajian William A. Gamson melalui artikel A Theory of Coalition Formation (1961), terdapat prinsip yang dikenal sebagai Gamson’s Law. Secara sederhana, distribusi jabatan dalam koalisi pemerintahan cenderung berkaitan dengan kontribusi kekuatan masing-masing partai terhadap koalisi.
Memang, prinsip tersebut bukan kewajiban konstitusional. Presiden tetap memiliki ruang menentukan pembagian jabatan berdasarkan kebutuhan pemerintahan. Namun, secara politik, distribusi kekuasaan yang terlalu timpang dapat memunculkan ketidakpuasan di antara mitra koalisi.
Jika Gerindra memperoleh posisi Presiden sekaligus Wapres, partai lain berpotensi menghadapi dilema. Mereka tetap mendukung pemerintahan, tetapi ruang representasi pada pucuk eksekutif semakin terbatas.
Dampak negatifnya dapat muncul dalam tiga bentuk. Pertama, menurunnya daya tawar partai koalisi. Partai-partai pendukung berpotensi semakin bergantung pada keputusan Presiden untuk memperoleh akses terhadap pengambilan kebijakan.
Kedua, munculnya kompetisi internal yang tidak sehat. Ketika akses terhadap kekuasaan semakin terkonsentrasi, partai-partai lain mungkin akan memperkuat manuver melalui kementerian, parlemen, maupun jaringan politik masing-masing.
Ketiga, melemahnya rasa kepemilikan bersama terhadap pemerintahan. Koalisi yang semestinya menjadi ruang kerja kolektif berpotensi berubah menjadi hubungan antara pusat kekuasaan dan para pendukungnya.
Partai Kartel dan Ancaman Demokrasi
Perspektif lain yang menarik adalah teori party cartelization yang dibahas Dan Slater dan Erica Simmons dalam kajian tentang pembagian kekuasaan presiden dan pembentukan oposisi di Indonesia.
Dalam artikelnya, Party Cartelization, Indonesian-Style: Presidential Power-Sharing and the Contingency of Democratic Opposition, Slater menjelaskan bagaimana pembagian kekuasaan yang terlalu luas di antara partai-partai dapat mengaburkan batas antara pemerintah dan oposisi.
Jika dikaitkan dengan skenario Dasco yang diusulkan menjadi Cawapres, persoalannya menjadi lebih kompleks. Ketika partai presiden sekaligus mengisi jabatan Wapres, sementara partai-partai lain tetap berada dalam koalisi tanpa representasi yang seimbang, hubungan kekuasaan berpotensi menjadi semakin personal dan transaksional.
Risikonya bukan hanya kecemburuan politik, tetapi juga melemahnya fungsi pengawasan. Padahal, demokrasi membutuhkan keseimbangan antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan mekanisme kontrol publik. Kedekatan kepartaian antara Presiden dan Wapres tidak otomatis menghilangkan pengawasan, tetapi dapat memperkuat dominasi satu jaringan politik apabila tidak diimbangi independensi institusi.
Prabowo dan Ujian Politik Koalisi
Tentu, ada argumen yang berlawanan. Memilih Dasco dapat dipandang sebagai upaya memperkuat koordinasi pemerintahan dan memastikan kesinambungan komunikasi politik Presiden dengan partainya. Sebagai Ketua Harian Gerindra dan Wakil Ketua DPR, Dasco memiliki pengalaman dalam komunikasi politik dan hubungan antarkekuatan parlemen.
Namun, efektivitas pemerintahan tidak hanya diukur dari seberapa dekat Wapres dengan Presiden. Ada pula kebutuhan menjaga kepercayaan partai-partai yang bersama-sama membangun pemerintahan.
Di sinilah teori coalition presidentialism menjadi relevan. Presiden dalam sistem multipartai harus mengelola dukungan berbagai partai agar pemerintahan tetap memperoleh legitimasi politik dan dukungan legislatif.
Prabowo memang memiliki kewenangan konstitusional mengusulkan dua calon Wapres kepada MPR. Namun, kewenangan tersebut tidak menghapus realitas bahwa pemerintahan membutuhkan dukungan politik yang luas.
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa MPR memilih Wapres dari dua calon yang diusulkan Presiden. Jadi, keputusan akhir bukan pengangkatan sepihak oleh Presiden.
Pada akhirnya, jika Dasco dipilih, persoalannya bukan apakah Gerindra berhak memiliki Presiden dan Wapres dari partai yang sama. Tidak ada larangan konstitusional semacam itu. Persoalan yang lebih penting adalah bagaimana memastikan keputusan tersebut tidak mengubah koalisi menjadi sekadar kumpulan partai pendukung tanpa ruang pengaruh yang proporsional.
Sebab, dalam politik, kesolidan koalisi tidak cukup dibangun dengan pernyataan loyalitas kepada Presiden. Ia membutuhkan kepercayaan, keseimbangan kepentingan, dan pengakuan terhadap kontribusi setiap mitra koalisi.
Jadi, jangan sampai atas nama konsolidasi pemerintahan, yang terjadi justru konsolidasi kekuasaan satu partai. Sebab, koalisi yang kuat bukanlah koalisi yang seluruh anggotanya selalu berkata setuju, melainkan koalisi yang setiap anggotanya tetap memiliki ruang untuk didengar dan diperhitungkan. Begitulah kira-kira (*)
*Tim Riset dan Kajian Berita Senayan

Berita Terbaru