JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ali Ahmad, mendesak pemerintah segera memberikan kepastian terkait wacana peralihan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) melalui skema Berita Acara Serah Terima (BAST) Perguruan Tinggi Negeri Baru (PTNB) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Dokumen usulan peralihan yang dikabarkan telah berada di meja Presiden RI diharapkan menjadi momentum untuk menyelesaikan persoalan status kepegawaian dosen dan tenaga kependidikan (tendik) yang terdampak proses penegerian perguruan tinggi.
“Wacana tersebut harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk menyelesaikan persoalan status kepegawaian dosen dan tenaga kependidikan yang selama ini telah mengabdikan diri dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi,” ujar Ali Ahmad di Jakarta, Minggu (15/11/2026).
Ali menilai, pemerintah harus memberikan perhatian serius terhadap nasib para dosen dan tendik PPPK BAST PTNB. Perubahan status kelembagaan perguruan tinggi tidak boleh justru menimbulkan ketidakpastian mengenai status kepegawaian maupun masa depan karier mereka.
“Jangan sampai perubahan status kelembagaan perguruan tinggi justru menyisakan ketidakpastian bagi dosen dan tenaga kependidikan yang selama ini telah mengabdikan diri. Pengabdian mereka harus mendapatkan perhatian dan penghargaan yang proporsional dari negara,” tegasnya.
Ali Ahmad Soroti Pengabdian Dosen dan Tenaga Kependidikan
Legislator asal Malang tersebut menekankan bahwa pemerintah perlu mempertimbangkan aspek keadilan pengabdian dalam merumuskan kebijakan penyelesaian persoalan PPPK BAST PTNB.
Menurutnya, kontribusi, pengalaman, kompetensi, serta masa pengabdian dosen dan tenaga kependidikan harus menjadi bagian penting dalam menentukan kebijakan peralihan status kepegawaian.
Ia mengingatkan, para dosen dan tendik tersebut selama ini telah menjalankan tugas pelayanan pendidikan tinggi. Karena itu, perubahan status kelembagaan kampus harus disertai penyelesaian yang memberikan kepastian terhadap kedudukan dan keberlanjutan karier mereka.
“Pemerintah harus memastikan perubahan status kelembagaan perguruan tinggi tidak berujung pada ketidakjelasan kedudukan dan masa depan karier aparatur yang selama ini menjalankan pelayanan pendidikan,” kata Ali.
Peralihan PPPK Menjadi PNS Harus Punya Landasan Hukum
Selain aspek keadilan pengabdian, Ali menyoroti pentingnya kepastian hukum dalam merumuskan kebijakan peralihan PPPK BAST PTNB menjadi PNS.
Ia menegaskan, setiap kebijakan harus memiliki dasar hukum yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara konstitusional. Pemerintah diminta mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
Menurutnya, penyelesaian persoalan tersebut tidak boleh dilakukan secara terburu-buru tanpa memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepastian hukum diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak menimbulkan persoalan baru dalam manajemen kepegawaian.
“Setiap kebijakan mengenai kemungkinan peralihan PPPK menjadi PNS harus memiliki landasan hukum yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan. Komisi II DPR RI akan terus mengawal persoalan ini karena berkaitan langsung dengan manajemen kepegawaian dan reformasi birokrasi nasional,” pungkasnya (red)

Berita terkait