JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhammad Hilman Mufidi, mendorong penguatan aturan pencegahan perundungan dan kekerasan di lingkungan sekolah melalui pasal-pasal khusus dalam Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas).
Menurut Hilman, perlindungan peserta didik harus menjadi salah satu substansi penting dalam pembahasan RUU Sisdiknas. Maraknya kasus kekerasan dan perundungan di lingkungan pendidikan menunjukkan perlunya aturan yang lebih tegas, terutama untuk memastikan pencegahan berjalan secara sistematis.
“Kami menilai perlu ada penekanan terhadap perlindungan anak dari kekerasan dan perundungan di sekolah. Karena itu, dalam pembahasan RUU Sisdiknas, kami mendorong adanya pasal-pasal khusus yang mengatur pencegahan kekerasan dan perundungan,” ujar Hilman.
Anggota Panitia Kerja (Panja) RUU Sisdiknas yang akrab disapa Gus Hilman itu mengatakan, Panja telah memasukkan sejumlah ketentuan khusus terkait pencegahan kekerasan dan perundungan di lingkungan pendidikan. Ketentuan tersebut diharapkan menjadi landasan hukum yang lebih kuat bagi perlindungan peserta didik.
Gus Hilman: Sekolah Harus Menjadi Ruang Aman bagi Anak
Hilman menegaskan, aturan pencegahan tidak boleh hanya berorientasi pada penanganan setelah kekerasan terjadi. Setiap satuan pendidikan perlu membangun sistem pencegahan agar peserta didik terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan.
Menurutnya, sekolah semestinya menjadi ruang yang memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh siswa. Tidak boleh ada anak yang merasa takut, terancam, atau mengalami tekanan akibat perundungan maupun kekerasan, baik yang dilakukan sesama siswa maupun pihak lain di lingkungan sekolah.
“Pencegahan harus menjadi prioritas. Jangan sampai sekolah yang seharusnya menjadi tempat anak-anak belajar dan mengembangkan potensi justru menjadi ruang yang membuat mereka mengalami trauma akibat perundungan dan kekerasan,” tegasnya.
Ia menambahkan, upaya perlindungan peserta didik membutuhkan keterlibatan semua pihak. Selain aturan yang tegas, diperlukan mekanisme pengawasan serta keberanian untuk menindak setiap bentuk kekerasan di lingkungan pendidikan.
Data FSGI Catat 100 Kasus Kekerasan Pendidikan
Gus Hilman menyebut perundungan dan kekerasan di lingkungan pendidikan masih menjadi persoalan serius. Berdasarkan data Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), tercatat 100 kasus kekerasan di dunia pendidikan sepanjang Januari hingga September 2026. Kasus-kasus tersebut didominasi kekerasan seksual dan perundungan.
“Angka ini menjadi pengingat bahwa perlindungan peserta didik tidak bisa hanya mengandalkan penanganan setelah kejadian. Harus ada sistem pencegahan yang kuat, mekanisme pengawasan, serta keberanian untuk menindak setiap bentuk kekerasan di lingkungan pendidikan,” pungkasnya.
Urgensi penguatan pencegahan tersebut kembali menjadi perhatian setelah muncul kasus dugaan perundungan terhadap seorang siswa sekolah dasar (SD) di Kecamatan Bengkong, Batam.
Peristiwa yang diduga terjadi pada Senin (26/10/2026) saat jam istirahat sekolah itu mencuat setelah salah satu terduga pelaku mengunggah rekaman kejadian melalui fitur cerita atau story di akun media sosial pribadinya. Video tersebut kemudian viral setelah diunggah ulang oleh sejumlah akun media sosial lainnya.
Kasus tersebut menjadi salah satu pengingat pentingnya upaya pencegahan perundungan di lingkungan pendidikan, sebagaimana didorong Hilman dalam pembahasan RUU Sisdiknas (red)

Berita terkait