JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Hindun Anisah, meminta Perum Bulog meningkatkan kesiapsiagaan dalam menjaga cadangan pangan nasional menjelang puncak musim hujan. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi sekaligus memastikan kebutuhan pangan masyarakat terdampak dapat segera terpenuhi.
Hindun mengatakan, ketersediaan stok dan kelancaran distribusi pangan harus menjadi perhatian serius pemerintah. Terlebih, produksi pangan nasional diperkirakan belum optimal dalam beberapa bulan ke depan karena sejumlah daerah masih memasuki masa tanam.
“Kami meminta agar Bulog memastikan stok pangan aman dalam menghadapi ancaman hidrometeorologi. Pengendalian cadangan pangan di daerah harus dipastikan berjalan dengan baik sehingga ketika terjadi bencana, distribusi bantuan bagi masyarakat terdampak bisa dilakukan lebih cepat, tepat, dan efektif,” ungkap Hindun di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Ia mengingatkan, perkembangan cuaca dan potensi curah hujan tinggi di sejumlah wilayah harus diantisipasi sejak dini. Pemerintah perlu memastikan cadangan pangan tersedia, terutama di daerah yang memiliki potensi terdampak bencana.
Hindun Minta Bulog Perkuat Stok dan Distribusi Pangan Daerah
Hindun menilai kesiapan menghadapi bencana tidak cukup hanya dengan memastikan ketersediaan pangan secara nasional. Pengendalian stok di daerah dan kesiapan jalur distribusi juga harus diperhatikan agar bantuan dapat menjangkau masyarakat dengan cepat.
Ia meminta pemerintah mengambil pelajaran dari pengalaman bencana yang terjadi tahun lalu di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Salah satu hal yang perlu diperbaiki adalah kecepatan dan ketepatan penyaluran bantuan, khususnya bahan pangan bagi masyarakat terdampak.
“Kita harus belajar dari pengalaman bencana sebelumnya. Jangan sampai masyarakat yang sudah menjadi korban bencana kembali menghadapi kesulitan mendapatkan kebutuhan pokok. Karena itu, kesiapan stok pangan, jalur distribusi, dan koordinasi antarlembaga harus dipastikan sejak sekarang,” tegasnya.
Menurut Hindun, koordinasi antarlembaga menjadi faktor penting agar penyaluran bantuan tidak terhambat ketika bencana terjadi. Dengan persiapan yang matang, kebutuhan pokok masyarakat terdampak diharapkan dapat dipenuhi secara lebih efektif.
Hindun Apresiasi Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh
Hindun juga mengapresiasi langkah Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem yang menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh Tahun 2026. Status tersebut berlaku mulai 11 November 2026 hingga 31 Januari 2027.
Menurutnya, penetapan status siaga darurat merupakan bentuk kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi potensi bencana. Ia berharap langkah serupa dapat dilakukan daerah lain yang memiliki tingkat kerawanan bencana.
“Langkah Gubernur Aceh patut diapresiasi. Ini menjadi pengingat bagi seluruh pemangku kepentingan agar tidak menunggu bencana terjadi untuk bergerak. Daerah lain juga perlu melakukan langkah antisipasi serupa agar penanganan bencana, termasuk ketersediaan dan distribusi bantuan pangan, dapat dipersiapkan dengan baik,” ungkapnya.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan bahwa daerah yang kembali dilanda bencana dengan dampak luas dapat menetapkan status tanggap darurat.
Penetapan status tersebut dimaksudkan untuk mempercepat mekanisme penggunaan anggaran agar bantuan dan kebutuhan masyarakat dapat segera dipenuhi. Dengan demikian, penanganan dampak bencana susulan tidak harus menunggu hingga program pemulihan dari bencana sebelumnya selesai (red)

Berita terkait