JAKARTA, BERITA SENAYAN – Ketua Komisi VI DPR RI Fraksi PKB, Anggia Ermarini, menegaskan permintaan maaf Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri, atas gangguan pasokan bahan bakar minyak (BBM) harus diikuti pembenahan nyata. Pertamina diminta memastikan pasokan kembali normal dan memperbaiki sistem distribusi agar antrean panjang tidak kembali terjadi.

Anggia menilai gangguan pasokan BBM di sejumlah daerah sepanjang Oktober 2026 menjadi peringatan serius bagi Pertamina. Persoalan tersebut dipicu meningkatnya permintaan serta terganggunya distribusi akibat dinamika geopolitik internasional.

“Pertamina tidak cukup hanya menyampaikan permintaan maaf. Yang terpenting adalah memastikan pasokan BBM kembali normal dan masyarakat tidak lagi kesulitan mendapatkan energi. Jangan sampai kelemahan distribusi justru membebani masyarakat,” tegas Anggia, Sabtu (14/11/2026).

Menurutnya, gangguan distribusi energi tidak boleh dianggap sebagai persoalan teknis semata karena berdampak langsung terhadap aktivitas dan kebutuhan masyarakat. Pertamina harus memiliki langkah antisipasi yang lebih kuat agar setiap potensi gangguan dapat ditangani sebelum menimbulkan antrean.

DPR Soroti Distribusi BBM hingga Wilayah 3T

Pernyataan Anggia disampaikan setelah Komisi VI DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Pertamina pada Kamis (12/11/2026). Dalam rapat tersebut, Komisi VI mengapresiasi kinerja Pertamina pada Semester I 2026 yang mencatat capaian positif dari sisi operasional dan keuangan, dengan kontribusi kepada negara mencapai Rp208 triliun per 30 Juni 2026.

Meski demikian, Komisi VI meminta Pertamina menjamin ketersediaan stok dan kelancaran distribusi BBM di seluruh Indonesia, termasuk wilayah tertinggal, terdepan, terluar (3T), serta kawasan perbatasan.

Penguatan ketahanan energi juga harus dilakukan melalui optimalisasi kilang, diversifikasi sumber impor, serta peningkatan cadangan dan stok nasional. Komisi VI turut mendorong penambahan armada transportasi darat dan laut, kapasitas penyimpanan, serta fasilitas terminal BBM.

Selain itu, penerapan Early Warning System (EWS) secara terintegrasi dari kilang hingga stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) perlu diperkuat untuk mendeteksi potensi gangguan distribusi lebih awal.

“Jangan menunggu terjadi antrean panjang baru melakukan penanganan. Pertamina harus memiliki sistem antisipasi dan rencana kontingensi yang kuat, sehingga setiap potensi gangguan bisa segera diatasi sebelum merugikan masyarakat,” ujarnya.

Anggia Minta Pertamina Perkuat Pengawasan dan Tata Kelola

Komisi VI DPR RI juga meminta Pertamina memperkuat koordinasi dengan TNI, Polri, serta pemerintah pusat dan daerah untuk mengamankan jalur distribusi dan mencegah penyalahgunaan BBM bersubsidi.

Di sisi hulu, peningkatan produksi minyak dan gas bumi (migas) nasional menjadi perhatian melalui eksplorasi, pengembangan lapangan, serta pemanfaatan teknologi.

Sementara dalam aspek keuangan dan tata kelola, Komisi VI mendorong percepatan penyelesaian kewajiban Kementerian Keuangan kepada Pertamina guna menjaga likuiditas perusahaan.

Pertamina juga diminta berkoordinasi dengan BP BUMN dan Danantara dalam pelaksanaan program streamlining. Namun, proses tersebut harus tetap memperhatikan keberadaan entitas anak usaha yang kepemilikan saham pemerintahnya 100 persen sebagai entitas induk.

Anggia menegaskan Komisi VI DPR RI akan terus mengawal pelaksanaan seluruh rekomendasi pembenahan tersebut. Pertamina juga diminta menyampaikan jawaban tertulis secara lengkap dan komprehensif paling lambat tujuh hari kerja atas seluruh pertanyaan dan masukan anggota Komisi VI DPR RI (red)