JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ida Fauziyah, mengecam dugaan tindakan asusila yang terjadi di salah satu pondok pesantren di kawasan Petukangan Utara, Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Ia mendesak kepolisian mengusut perkara tersebut hingga tuntas serta memastikan para korban memperoleh perlindungan dan pendampingan.
Ida menegaskan, dugaan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Terlebih, apabila tindakan tersebut melibatkan penyalahgunaan relasi kuasa antara pimpinan pesantren dan santri yang berada dalam posisi rentan.
“Saya mengecam keras dugaan tindakan asusila yang terjadi di salah satu pesantren di Jakarta Selatan. Saya meminta kepolisian mengusut tuntas kasus ini, mengungkap seluruh fakta, serta memastikan proses hukum berjalan secara adil,” kata Ida Fauziyah di Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Legislator dari Daerah Pemilihan DKI Jakarta II itu menyoroti informasi mengenai terduga pelaku berinisial F yang diduga memanfaatkan kedudukan dan otoritasnya sebagai pimpinan pesantren dengan meminta sejumlah santri memijatnya.
Dugaan perbuatan tersebut telah dilaporkan korban ke Polda Metro Jaya. Ida menilai, laporan tersebut harus ditindaklanjuti melalui proses hukum yang profesional dan berpihak pada perlindungan korban.
“Relasi antara pimpinan pesantren dan santri seharusnya dibangun atas dasar kepercayaan, pengasuhan, dan pendidikan. Ketika kewenangan itu diduga disalahgunakan untuk melakukan tindakan asusila, persoalannya menjadi sangat serius dan harus ditangani secara menyeluruh,” tegasnya.
Ida Soroti Penyalahgunaan Relasi Kuasa di Lingkungan Pesantren
Menurut Ida, pengusutan perkara hingga tuntas diperlukan untuk mengungkap seluruh rangkaian peristiwa, termasuk memastikan ada atau tidaknya korban lain. Aparat penegak hukum juga diminta mencegah kemungkinan intimidasi terhadap korban maupun saksi selama proses pemeriksaan berlangsung.
Ia menekankan bahwa penanganan perkara harus mengedepankan perspektif korban. Apabila dugaan tindak pidana tersebut terbukti, aparat diminta menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan.
Menurutnya, penegakan hukum yang tegas diperlukan untuk memberikan efek jera sekaligus mencegah penyalahgunaan kewenangan serupa di lingkungan pendidikan.
Ida mengingatkan bahwa lembaga pendidikan keagamaan memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keamanan dan kepercayaan masyarakat. Hubungan antara pengelola pesantren dan santri harus dilandasi tanggung jawab pengasuhan, pendidikan, serta perlindungan.
Karena itu, ia meminta seluruh dugaan penyalahgunaan otoritas ditangani secara serius tanpa mengabaikan hak-hak korban selama proses hukum berjalan.
Korban Harus Dilindungi, Pengawasan Pesantren Diperkuat
Selain mendesak penegakan hukum, Ida meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama lembaga perlindungan anak dan pihak terkait memastikan para korban mendapatkan pendampingan psikologis, layanan kesehatan, serta perlindungan dari tekanan dan stigma sosial.
Ia mengingatkan agar korban tidak justru mengalami tekanan setelah berani melaporkan dugaan kekerasan yang dialaminya. Perlindungan identitas, terutama bagi korban yang masih berusia anak-anak, juga harus menjadi perhatian utama.
“Jangan sampai korban justru mengalami tekanan atau takut untuk bersuara. Mereka harus dilindungi, didampingi, dan dipastikan mendapatkan pemulihan psikologis. Identitas korban, terutama jika masih anak-anak, juga wajib dirahasiakan,” ujarnya.
Ida menambahkan, perkara tersebut harus menjadi momentum bagi pemerintah dan seluruh pengelola lembaga pendidikan keagamaan untuk memperkuat sistem pengawasan serta menyediakan mekanisme pengaduan yang aman bagi santri.
Menurutnya, santri harus memiliki ruang untuk melaporkan dugaan kekerasan atau penyalahgunaan kewenangan tanpa takut mendapatkan ancaman maupun perlakuan diskriminatif.
“Pesantren harus menjadi tempat yang aman bagi anak-anak untuk belajar, tumbuh, dan menimba ilmu agama. Jangan sampai kepercayaan yang diberikan orang tua kepada lembaga pendidikan justru disalahgunakan oleh pihak yang memiliki kewenangan,” pungkasnya (red)
Berita terkait
