JAKARTA, BERITA SENAYAN – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Fraksi PKB, Chusnunia Chalim, meminta pemerintah memperketat pengawasan terhadap operasional perusahaan manufaktur makanan berbasis Penanaman Modal Asing (PMA) di daerah. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan investasi asing berjalan sesuai aturan dan tidak mengancam keberlangsungan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal.
Pernyataan Chusnunia muncul menyusul viralnya produk Roti Papa Bear yang diproduksi PT Citra Food Abadi di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Produk tersebut menjadi perbincangan di media sosial karena ditawarkan dengan harga yang disebut sangat murah, yakni Rp1.000 per buah.
Berdasarkan informasi yang beredar, PT Citra Food Abadi merupakan perusahaan swasta dengan status PMA dari Tiongkok. Perusahaan tersebut disebut mengoperasikan pabrik seluas sekitar 38.546 meter persegi di kawasan Batujajar dan Gadobangkong, Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat.
Produk yang dihasilkan mencakup berbagai varian roti dengan isian selai, krim manis, hingga makanan ringan. Distribusinya menyasar jalur grosir, agen, dan ritel dalam skala luas.
Menanggapi fenomena tersebut, Chusnunia menegaskan bahwa investasi asing pada prinsipnya dapat memberikan kontribusi positif bagi perekonomian daerah. Namun, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus memastikan seluruh kegiatan usaha berjalan sesuai ketentuan.
“Investasi asing tentu kita sambut baik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menyerap tenaga kerja. Namun, pemerintah daerah bersama instansi terkait wajib melakukan pengawasan berkala terhadap kepatuhan operasional mereka, mulai dari transparansi perizinan berusaha, pemenuhan standar lingkungan, hingga jalur distribusinya di pasar ritel daerah,” ujar Chusnunia di kompleks DPR RI, Kamis (12/11/2026).
Chusnunia Soroti Pengawasan Pabrik Roti dan Distribusi Produk
Chusnunia menilai pengawasan terhadap industri makanan tidak boleh hanya berfokus pada aktivitas produksi. Pemerintah juga perlu memastikan kepatuhan perusahaan terhadap perizinan, standar keamanan pangan, ketentuan lingkungan, serta mekanisme distribusi produk di pasar.
Berdasarkan catatan teknis yang disampaikan dalam informasi terkait perusahaan tersebut, PT Citra Food Abadi diketahui telah mengantongi sertifikasi halal dan standar keamanan pangan ISO. Perusahaan juga disebut sedang memproses dokumen persetujuan teknis pemenuhan baku mutu emisi boiler dan pengelolaan air limbah.
Sementara itu, sejumlah dokumen legalitas perusahaan, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan struktur kepemilikan, disebut tidak tersedia secara terbuka dalam basis data publik. Informasi mengenai dokumen tersebut perlu ditelusuri melalui sumber administrasi resmi, termasuk akta perusahaan di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum.
Menurut Chusnunia, transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi menjadi bagian penting dalam menciptakan iklim investasi yang sehat. Kehadiran perusahaan asing harus memberikan manfaat bagi daerah, bukan sekadar memperluas kegiatan produksi dan menguasai pasar.
Karena itu, ia meminta pemerintah daerah bersama instansi terkait melakukan pemantauan secara berkala agar aktivitas industri makanan berbasis PMA tidak menimbulkan persoalan dalam persaingan usaha maupun pengelolaan lingkungan.
UMKM Roti Lokal Diminta Tidak Kalah Bersaing dengan Modal Asing
Selain pengawasan operasional, Chusnunia memberikan perhatian khusus terhadap keberlangsungan UMKM lokal. Menurutnya, masuknya perusahaan asing dengan kapasitas modal dan produksi besar berpotensi menghadirkan tantangan bagi pelaku usaha kecil yang memiliki keterbatasan sumber daya.
Ia meminta Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dan pemerintah daerah lainnya menghadirkan kebijakan afirmasi untuk melindungi ruang usaha UMKM, khususnya produsen roti dan jajanan tradisional.
“Jangan sampai pelaku UMKM roti dan jajanan lokal tergerus karena kalah modal dan skala produksi. Pemerintah harus memastikan adanya proteksi serta menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat. Misalnya, melalui pembatasan rantai distribusi agar tidak menabrak pasar tradisional secara langsung, atau mendorong skema kemitraan wajib antara industri besar PMA dengan pelaku UMKM setempat,” tegasnya.
Chusnunia menilai kemitraan antara industri besar dan UMKM dapat menjadi salah satu jalan untuk menciptakan manfaat ekonomi yang lebih luas. Perusahaan asing diharapkan tidak hanya menjalankan kegiatan produksi, tetapi juga membuka peluang kerja sama dengan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok, distribusi, maupun pengembangan kapasitas usaha.
Sebagai anggota Komisi VII DPR RI yang membidangi sektor perindustrian dan UMKM, Chusnunia menegaskan komitmennya untuk mengawal penerapan regulasi penanaman modal.
Ia berharap kehadiran industri asing di daerah benar-benar memberikan efek berganda bagi perekonomian masyarakat. Pertumbuhan investasi dan penyerapan tenaga kerja, menurutnya, harus berjalan beriringan dengan perlindungan UMKM serta penguatan kemandirian ekonomi lokal.
Berita terkait
