JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi IX DPR RI, Arzeti Bilbina, mendesak pemerintah memperkuat perlindungan kesehatan bayi dan balita di tengah dampak kabut asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Desakan tersebut menyusul data Kementerian Kesehatan yang mencatat 75.172 kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) pada anak usia 0–5 tahun di wilayah terdampak karhutla hingga 21 Oktober 2026.
Data yang disampaikan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) itu mencatat total 333.470 kasus ISPA sejak 18 Agustus 2026. Kasus tersebut tersebar di 68 kabupaten/kota pada tujuh provinsi terdampak karhutla.
Arzeti menilai angka tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah. Menurutnya, bayi dan balita termasuk kelompok paling rentan terhadap paparan polusi udara karena sistem pernapasannya masih dalam tahap perkembangan.
“Angka ini harus menjadi perhatian serius pemerintah. Ketika lebih dari 75 ribu balita tercatat mengalami ISPA akibat dampak karhutla, maka perlindungan terhadap kesehatan anak tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Negara harus hadir dan memastikan keselamatan anak-anak menjadi prioritas,” tegas Arzeti, dikutip Kamis (12/11)
Ia mengingatkan, penanganan karhutla tidak boleh hanya berorientasi pada pemadaman kebakaran. Pemerintah juga harus memastikan dampak kesehatan yang dialami masyarakat mendapat penanganan cepat, terutama di wilayah dengan paparan kabut asap yang tinggi.
Menurut Arzeti, perlindungan terhadap kelompok rentan harus menjadi bagian penting dari kebijakan penanganan bencana. Jangan sampai masyarakat, khususnya keluarga dengan bayi dan balita, kesulitan mendapatkan layanan kesehatan ketika mengalami gangguan pernapasan.
Arzeti Minta Layanan Kesehatan Gratis dan Fasilitas Rujukan Diperkuat
Arzeti meminta Kementerian Kesehatan bersama pemerintah daerah memperkuat pelayanan kesehatan di wilayah terdampak karhutla. Langkah tersebut mencakup ketersediaan tenaga medis, obat-obatan, pemeriksaan kesehatan gratis, serta fasilitas rujukan bagi bayi dan balita yang mengalami gangguan pernapasan.
Ia juga mendorong pemeriksaan kesehatan secara berkala agar gangguan kesehatan akibat paparan asap dapat diketahui dan ditangani lebih awal.
Menurutnya, pemerintah harus mengutamakan langkah pencegahan, bukan hanya menunggu masyarakat datang ke fasilitas kesehatan setelah mengalami gejala penyakit.
“Jangan sampai masyarakat harus menunggu anaknya sakit terlebih dahulu untuk mendapatkan perhatian pemerintah. Harus ada langkah preventif, pemeriksaan kesehatan secara berkala, dan layanan medis yang mudah dijangkau oleh masyarakat terdampak,” ujarnya.
Selain memperkuat fasilitas kesehatan, Arzeti meminta pemerintah meningkatkan edukasi kepada masyarakat, terutama orang tua, mengenai cara melindungi anak dari paparan asap karhutla.
Edukasi tersebut dinilai penting agar keluarga memahami risiko kabut asap dan mengetahui langkah perlindungan yang dapat dilakukan ketika kualitas udara memburuk. Dengan demikian, upaya menjaga kesehatan anak tidak hanya bergantung pada pelayanan medis, tetapi juga didukung kesadaran dan kesiapsiagaan keluarga.
Arzeti Desak Penanganan Karhutla Terintegrasi Lindungi Anak
Lebih lanjut, Arzeti menilai penanganan dampak karhutla membutuhkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Kementerian Kesehatan, pemerintah daerah, serta instansi yang menangani lingkungan hidup dan kebencanaan harus memiliki langkah terpadu.
Koordinasi tersebut diperlukan mulai dari pencegahan kebakaran, pemantauan kualitas udara, penyampaian informasi kepada masyarakat, hingga penanganan kesehatan warga yang terdampak.
Arzeti menegaskan, persoalan karhutla bukan semata-mata masalah kerusakan lingkungan. Dampaknya juga menyangkut keselamatan dan hak masyarakat untuk memperoleh lingkungan yang sehat serta pelayanan kesehatan yang layak.
Ia mengingatkan bahwa bayi dan balita tidak boleh menjadi kelompok yang menanggung dampak paling berat akibat lemahnya pengelolaan lingkungan dan penanganan bencana.
“Anak-anak tidak boleh menjadi korban dari kelalaian dalam pengelolaan lingkungan. Pemerintah harus memastikan setiap anak, terutama bayi dan balita di wilayah terdampak, mendapatkan perlindungan kesehatan yang memadai. Jangan sampai dampak karhutla hari ini mengorbankan kualitas kesehatan generasi mendatang,” tutup Arzeti.
Ia berharap penguatan layanan kesehatan dan koordinasi penanganan karhutla dapat memastikan perlindungan bagi masyarakat berjalan seiring dengan upaya pengendalian kebakaran. Dengan demikian, keselamatan bayi dan balita tetap menjadi prioritas dalam setiap kebijakan penanganan bencana (red)
Berita terkait
