JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi V DPR RI, Ahmad Fauzi, mendesak pemerintah memperketat pengawasan kendaraan angkutan orang dan barang untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas. Ia menilai pemeriksaan kelayakan kendaraan, pengawasan pengemudi, hingga penindakan terhadap pelanggaran kapasitas muatan harus menjadi perhatian utama dalam revisi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Desakan tersebut disampaikan legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dari daerah pemilihan Banten I itu seiring dimulainya pembahasan perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ di Komisi V DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, (12/11/2026).

Menurut Ahmad Fauzi, masih tingginya kecelakaan yang melibatkan kendaraan angkutan orang maupun barang menunjukkan perlunya penguatan fungsi pengawasan pemerintah sebagai regulator.

“Pengawasan yang ketat terhadap kelayakan kendaraan angkutan, baik angkutan manusia maupun barang, harus dijalankan secara maksimal. Ini menjadi salah satu langkah penting untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas,” ujar Ahmad Fauzi.

Ia menegaskan, pemeriksaan kendaraan harus dilakukan secara berkala, menyeluruh, dan sesuai standar keselamatan. Pengawasan tidak boleh hanya menjadi formalitas administratif tanpa memastikan kendaraan benar-benar layak beroperasi.

“Pengecekan dan pemeriksaan berkala harus dilakukan dengan benar, bukan sekadar seremonial. Kendaraan yang tidak layak jalan jangan dipaksakan beroperasi, karena berpotensi membahayakan keselamatan pengemudi, penumpang, maupun pengguna jalan lainnya,” tegasnya.

Ahmad Fauzi Soroti ODOL dan Kelayakan Pengemudi

Ahmad Fauzi menilai penguatan pengawasan dalam revisi UU LLAJ harus mencakup lebih dari sekadar kondisi teknis kendaraan. Kompetensi dan kondisi pengemudi serta tanggung jawab perusahaan angkutan juga perlu diatur secara lebih tegas.

Menurutnya, kendaraan yang memenuhi standar teknis belum tentu menjamin keselamatan apabila dikemudikan oleh pengemudi yang kelelahan atau tidak memiliki kompetensi memadai.

Karena itu, ia mendorong agar pengawasan terhadap jam kerja, waktu istirahat, dan kualifikasi pengemudi turut menjadi bagian penting dalam pembahasan perubahan undang-undang tersebut.

Selain itu, Ahmad Fauzi menyoroti persoalan kendaraan yang melebihi kapasitas muatan maupun dimensi atau Over Dimension Over Loading (ODOL). Praktik tersebut dinilai bukan hanya mempercepat kerusakan infrastruktur jalan, tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan.

“Persoalan ODOL juga harus menjadi perhatian serius. Kendaraan yang melebihi kapasitas dan dimensi bukan hanya berpotensi merusak infrastruktur jalan, tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan dan membahayakan pengguna jalan lainnya,” katanya.

Ia meminta pemerintah memperkuat pengawasan terhadap operasional angkutan barang sekaligus memastikan aturan keselamatan diterapkan secara konsisten. Perusahaan angkutan juga harus bertanggung jawab memastikan kendaraan dan pengemudi memenuhi ketentuan sebelum beroperasi.

Revisi UU LLAJ Didorong Gunakan Sistem Pengawasan Digital

Di tengah perkembangan teknologi, Ahmad Fauzi turut mendorong pemanfaatan sistem digital untuk meningkatkan efektivitas pengawasan lalu lintas dan angkutan jalan.

Ia mengusulkan integrasi data kendaraan, hasil pemeriksaan berkala, perizinan operasional, hingga rekam jejak pelanggaran. Sistem tersebut dinilai dapat membantu pemerintah melakukan pemantauan secara lebih transparan dan berkelanjutan.

“Pengawasan harus terus berkembang mengikuti kebutuhan dan tantangan di lapangan. Dengan dukungan teknologi dan sistem yang terintegrasi, pemerintah dapat melakukan pengawasan secara lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan,” tambahnya.

Menurut Ahmad Fauzi, integrasi data juga dapat memperkuat fungsi pengawasan pemerintah dalam mengidentifikasi kendaraan yang tidak memenuhi standar keselamatan maupun perusahaan angkutan yang melakukan pelanggaran.

Ia berharap revisi UU LLAJ menjadi momentum untuk membangun sistem keselamatan transportasi nasional yang lebih kuat. Regulasi baru diharapkan tidak hanya mengatur aspek teknis kendaraan, tetapi juga memberikan perlindungan menyeluruh bagi pengemudi, penumpang, dan seluruh pengguna jalan.

“Dalam rancangan perubahan undang-undang ini, selain memaksimalkan fungsi pengawasan, kita juga harus memastikan adanya jaminan keamanan, kenyamanan, dan perlindungan bagi pengguna lalu lintas dan angkutan jalan. Kita pastikan dalam rancangan undang-undang yang baru, semua harus merasa terlindungi,” pungkasnya (red)