JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi XII DPR RI Ateng Sutisna meminta pemerintah tidak menjadikan kenaikan harga BBM non-subsidi sebagai alasan untuk menaikkan tarif listrik maupun harga LPG bersubsidi. Menurutnya, langkah tersebut dapat memukul daya beli masyarakat yang saat ini masih menghadapi tekanan ekonomi.
Ateng menilai tantangan terbesar pemerintah saat ini adalah menjaga ketahanan fiskal di tengah lonjakan harga minyak dunia dan pelemahan nilai tukar rupiah. Meski biaya energi nasional meningkat, pemerintah tetap harus memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terjangkau.
“Yang perlu menjadi perhatian adalah bagaimana ketahanan fiskal negara dalam menjaga tarif listrik dan harga LPG tetap terjangkau,” ujar Ateng lewat keterangan yang diterima Berita Senayan, Kamis (11/06).
Ia menjelaskan bahwa pelemahan rupiah membuat biaya impor LPG semakin mahal karena seluruh transaksi dilakukan menggunakan dolar AS. Selain itu, biaya pembelian energi primer untuk pembangkit listrik juga meningkat.
Meski demikian, Ateng menegaskan bahwa kebijakan energi harus berpihak pada masyarakat. Pemerintah diminta memperkuat pengelolaan subsidi dan melakukan pengawasan distribusi secara ketat agar tidak terjadi pemborosan anggaran.
Menurutnya, menjaga stabilitas tarif listrik dan harga LPG merupakan langkah penting untuk melindungi konsumsi rumah tangga yang menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional (red)
Berita terkait
