JAKARTA, BERITA SENAYAN – Partai NasDem mengangkat pemikiran Mohammad Hatta atau Bung Hatta sebagai materi pendidikan politik bagi kader. Gagasan mengenai etika negarawan, demokrasi, dan keadilan sosial dinilai relevan untuk membangun integritas serta tanggung jawab kepemimpinan di lingkungan partai politik.
Pembahasan tersebut berlangsung dalam Kelas Khusus Sekolah Pemikiran Bung Hatta di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Rabu (28/10/2026). Kegiatan ini diselenggarakan melalui kerja sama Partai NasDem dengan Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) serta Yayasan Hatta.
Sebanyak 50 kader NasDem dari Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat mengikuti kegiatan tersebut. Peserta terdiri atas pimpinan partai dan anggota legislatif.
Ada empat tema utama yang menjadi pembahasan, yakni etika negarawan, kemakmuran dan keadilan sosial, pendidikan dan kebudayaan, serta politik dan demokrasi. Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-15 Partai NasDem dan Hari Sumpah Pemuda.
Ketua Yayasan Hatta, Halida Hatta, mengatakan pemikiran Bung Hatta masih relevan dijadikan landasan bagi pemimpin dalam merumuskan visi kenegaraan sekaligus memperjuangkan kepentingan masyarakat.
“Bagaimana seorang pemimpin mempunyai visi dan misi untuk kenegaraan dan kemasyarakatan. Ini penting untuk membangun jiwa bangsa, karakter bangsa, dan karakter diri untuk menjadikan Indonesia bermartabat dan berkualitas hidupnya,” ujar Halida.
Menurutnya, pembelajaran terhadap pemikiran para pendiri bangsa tidak sekadar memperkaya pengetahuan. Lebih dari itu, kegiatan tersebut dapat menumbuhkan semangat kebangsaan dan membangun kemampuan berpikir kritis bagi para kader.
Halida Hatta: Pemikiran Bung Hatta Relevan bagi Pemimpin
Halida menilai nilai-nilai yang diwariskan Bung Hatta dapat menjadi pedoman bagi kader dalam menjalankan tanggung jawab politik. Etika kepemimpinan, demokrasi, dan keadilan sosial harus dipahami sebagai prinsip yang tidak terpisahkan dari upaya membangun kehidupan berbangsa dan bernegara.
Melalui pembelajaran tersebut, kader diharapkan tidak hanya memahami pemikiran para pendiri bangsa secara konseptual, tetapi juga mampu menerapkannya dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas politik.
Sekretaris Jenderal Partai NasDem, Hermawi Taslim, mengatakan Kelas Khusus tersebut merupakan kelas mandiri pertama dalam program Sekolah Pemikiran Bung Hatta. Ia menjelaskan, NasDem terus berupaya membangun tradisi diskusi dan literasi melalui berbagai kegiatan di NasDem Tower.
“Ini terus-menerus kami upayakan di Nasdem Tower, baik diskusi buku, bedah buku maupun bedah film sebagai bagian dari upaya kami menuju partai modern yang sesungguhnya,” kata Hermawi.
Menurut Hermawi, pengembangan tradisi intelektual menjadi bagian dari upaya membangun kualitas kader dan memperkuat karakter organisasi politik modern.
LP3ES Soroti Pentingnya Budaya Riset dan Literasi Partai
Direktur Eksekutif LP3ES, Fahmi Wibawa, turut menekankan pentingnya budaya riset dan literasi dalam pengembangan partai politik modern. Menurutnya, partai tidak cukup hanya mengandalkan struktur organisasi dan aktivitas politik, tetapi juga perlu membangun tradisi pengetahuan sebagai dasar pengambilan keputusan.
“Partai politik yang modern adalah partai politik yang punya kultur teknokrasi, punya kultur riset, punya kultur literasi,” ujarnya.
Pandangan tersebut sejalan dengan pembahasan dalam Sekolah Pemikiran Bung Hatta yang menempatkan literasi politik dan pemahaman pemikiran kebangsaan sebagai bagian dari pendidikan kader.
Melalui kegiatan ini, NasDem membuka ruang refleksi bagi para kader untuk memahami kembali nilai-nilai etika negarawan, demokrasi, dan keadilan sosial. Pembelajaran tersebut diharapkan dapat memperkuat kesadaran bahwa kepemimpinan politik tidak hanya berkaitan dengan jabatan dan kekuasaan, tetapi juga menyangkut integritas serta tanggung jawab kepada masyarakat.
Tantangan selanjutnya adalah memastikan nilai-nilai pemikiran Bung Hatta tidak berhenti sebagai bahan diskusi dan pembelajaran, melainkan tercermin dalam perilaku kader, keputusan politik, serta pelaksanaan amanah publik (red)
Berita terkait
