JAKARTA, BERITA SENAYAN — Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina menekankan pentingnya pengalokasian anggaran penanggulangan bencana berdasarkan tingkat risiko dan kebutuhan daerah. Ia meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memberikan perhatian lebih kepada wilayah rawan bencana yang memiliki keterbatasan kemampuan fiskal, termasuk dalam upaya mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Menurut Selly, besarnya anggaran kebencanaan harus diikuti kebijakan yang tepat sasaran. Ketersediaan dana, logistik, dan peralatan perlu dipastikan mampu memperkuat kapasitas daerah dalam mencegah serta menangani bencana sebelum dampaknya semakin meluas.
“Menurut saya, anggaran mitigasi perlu diperkuat secara proporsional dan berbasis risiko. Dalam kesimpulan rapat yang sama, Komisi VIII secara tegas meminta BNPB memprioritaskan daerah rawan bencana yang memiliki kapasitas fiskal terbatas, memastikan ketersediaan logistik dan peralatan yang memadai, serta meningkatkan kapasitas BPBD, relawan, dan masyarakat,” jelas Selly dalam keterangannya, Rabu (21/10/2026).
Selly Tegaskan Anggaran BNPB Harus Berbasis Risiko Daerah
Selly mengungkapkan, Komisi VIII DPR RI telah menyetujui pagu anggaran BNPB Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp1,003 triliun dalam rapat kerja bersama Kepala BNPB pada 1 September 2026.
Namun, ia mengingatkan bahwa angka tersebut merupakan pagu anggaran BNPB secara keseluruhan, bukan anggaran yang secara khusus dialokasikan untuk penanganan karhutla ataupun dampak fenomena El Niño. Karena itu, perencanaan penggunaan dana harus memperhatikan berbagai kebutuhan penanggulangan bencana, termasuk kesiapsiagaan di wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi.
Menurut Selly, pendekatan berbasis risiko diperlukan agar daerah yang paling membutuhkan tidak tertinggal akibat keterbatasan anggaran. Penguatan kapasitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), relawan, dan masyarakat juga harus menjadi bagian dari prioritas.
Ia menilai kesiapan daerah dalam menghadapi bencana tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan anggaran, tetapi juga kemampuan mengelola sumber daya dan menjalankan langkah pencegahan secara efektif.
Karena itu, BNPB perlu memastikan dukungan operasional dan perlengkapan tersedia sesuai kebutuhan lapangan. Pemerintah daerah di wilayah rawan juga perlu memperoleh dukungan yang memadai agar dapat mengambil tindakan lebih cepat ketika ancaman bencana meningkat.
Selly Minta Penggunaan Dana Kebencanaan Terukur dan Akuntabel
Selain menekankan prioritas anggaran, Selly meminta pengelolaan dana kebencanaan disertai target kinerja yang jelas, pengawasan realisasi, serta evaluasi terhadap hasil program. Menurutnya, keberhasilan anggaran tidak semestinya hanya dinilai dari besarnya dana yang terserap.
“Karena itu, penguatan anggaran harus diikuti target kinerja yang jelas, pengawasan realisasi, dan evaluasi dampak. Ukuran keberhasilan anggaran bukan sekadar seberapa besar dana yang terserap, melainkan seberapa efektif anggaran tersebut mengurangi risiko bencana, mencegah korban, dan melindungi masyarakat,” pungkasnya.
Selly menilai prinsip tersebut penting dalam menghadapi ancaman karhutla yang berdampak terhadap lingkungan, kesehatan, serta aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Berdasarkan data Sistem Informasi Kebakaran Hutan dan Lahan (SiPongi) Kementerian Kehutanan yang tercantum dalam bahan keterangan, luas indikatif karhutla pada Januari–Juli 2026 mencapai 202.004 hektare. Angka itu disebut meningkat sekitar 69 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025.
Kondisi tersebut memperkuat urgensi kebijakan mitigasi yang terarah. Menurut Selly, pengalokasian dana harus mempertimbangkan tingkat kerawanan, kesiapan daerah, serta kebutuhan personel, peralatan, dan dukungan operasional.
Ia berharap anggaran BNPB dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat, terutama melalui pengurangan risiko, peningkatan kesiapsiagaan, dan pencegahan jatuhnya korban. Dengan pengawasan yang kuat serta evaluasi terukur, penggunaan dana kebencanaan diharapkan lebih efektif dalam melindungi masyarakat di daerah rawan bencana (red)
Berita terkait
