JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi VIII DPR RI, Hetifah Sjaifudian, mendesak pembenahan menyeluruh di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyusul dugaan korupsi dana kebencanaan. Ia menegaskan, pergantian kepala BNPB dari Letjen TNI Suharyanto kepada Letjen TNI Kristomei Sianturi harus menjadi momentum memulihkan kepercayaan publik sekaligus memperkuat penanganan bencana di Indonesia.
Hetifah menilai persoalan integritas dan efektivitas penanganan bencana harus menjadi prioritas kepemimpinan baru BNPB. Menurutnya, dana kebencanaan merupakan sumber daya penting untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana sehingga penggunaannya harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Saya sangat marah dan kecewa karena dana kebencanaan dikorupsi sejumlah pihak di lingkungan BNPB. Di saat masyarakat menderita akibat bencana, sungguh menyakitkan jika pihak yang seharusnya bertanggung jawab membantu justru mengambil keuntungan dari dana kemanusiaan. Kasus ini harus diusut tuntas, hukum ditegakkan, dan sistem pengawasan internal harus dibenahi,” ujar Hetifah dalam keterangan tertulis yang diterima Berita Senayan di Jakarta, Jumat (16/10/2026).
Menurutnya, kepemimpinan baru BNPB menghadapi dua agenda mendesak, yaitu memperbaiki integritas dan tata kelola lembaga serta memastikan pelayanan kepada masyarakat terdampak bencana tetap berlangsung cepat dan efektif.
Hetifah Desak Pengawasan Dana BNPB Diperketat
Hetifah menegaskan, pembenahan BNPB harus mencakup penguatan sistem pengawasan internal, transparansi pengadaan barang dan jasa, serta akuntabilitas penggunaan dana siap pakai untuk penanganan darurat. Langkah tersebut dinilai penting agar setiap anggaran kebencanaan benar-benar digunakan sesuai kebutuhan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Sebagai anggota Komisi VIII DPR RI, ia menyatakan DPR akan memperkuat fungsi pengawasan terhadap BNPB, termasuk mengevaluasi kesiapan menghadapi bencana dan efektivitas bantuan yang disalurkan kepada pemerintah daerah maupun warga terdampak.
Hetifah juga menekankan bahwa pembenahan tata kelola tidak boleh menghambat penanganan darurat. Menurutnya, kecepatan respons dan integritas penggunaan anggaran harus berjalan beriringan, terutama ketika masyarakat membutuhkan pertolongan segera.
Ia memastikan Komisi VIII akan meminta penjelasan mengenai langkah perbaikan yang disiapkan oleh pimpinan baru BNPB. Evaluasi tersebut diharapkan menghasilkan rencana pembenahan yang jelas, terukur, dan dapat dipantau pelaksanaannya.
Hetifah Soroti Karhutla Kalimantan dan Perlindungan Warga
Selain persoalan tata kelola, Hetifah meminta BNPB memberikan perhatian serius terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kabut asap yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan. Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Kalimantan Timur, ia menilai penanganan bencana harus dilakukan melalui koordinasi kuat antara BNPB, pemerintah daerah, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
“Sebagai wakil rakyat dari Kalimantan Timur, saya secara khusus meminta perhatian serius terhadap karhutla dan kabut asap yang masih melanda wilayah Kalimantan. BNPB harus memperkuat kerja sama dengan pemerintah daerah dan BPBD, mendengarkan kebutuhan mereka, serta memberikan dukungan nyata berupa personel, peralatan, anggaran, dan bantuan teknis. Jangan sampai daerah dibiarkan berjuang sendiri menghadapi bencana yang begitu luas dan berkepanjangan,” ujarnya.
Hetifah turut menyoroti pentingnya perlindungan kesehatan masyarakat yang terdampak kabut asap, khususnya anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, dan kelompok rentan lainnya. Menurutnya, penanganan karhutla tidak cukup hanya berfokus pada pemadaman, tetapi juga harus mencakup pencegahan, mitigasi, dan peningkatan kesiapsiagaan untuk mengurangi risiko kejadian berulang.
Ia mendorong BNPB memastikan pemerintah daerah memperoleh dukungan sesuai kebutuhan di lapangan, baik dalam penanganan darurat maupun upaya perlindungan masyarakat. Koordinasi yang efektif dinilai penting agar wilayah yang menghadapi bencana luas dan berkepanjangan tidak bekerja sendiri.
“Dalam raker terdekat kami akan meminta evaluasi menyeluruh dan rencana pembenahan yang terukur dari kepemimpinan baru BNPB. DPR juga harus memastikan dukungan anggaran kebencanaan benar-benar memadai, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tutup politisi Fraksi Partai Golkar tersebut.
Melalui evaluasi dan pengawasan tersebut, Hetifah berharap pergantian kepemimpinan BNPB dapat diikuti pembenahan nyata, baik dalam tata kelola anggaran maupun penanganan bencana. Kepercayaan masyarakat, menurutnya, harus dibangun melalui pengelolaan dana yang akuntabel dan kehadiran negara yang cepat ketika warga membutuhkan pertolongan (red)
Berita terkait
