JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Iman Sukri, mendesak pemerintah memperkuat perlindungan dan keselamatan warga negara Indonesia (WNI) di Arab Saudi menyusul meningkatnya ketegangan konflik di Timur Tengah. Ia meminta pemerintah mengambil langkah antisipatif untuk melindungi pekerja migran, pelajar, dan jemaah umrah Indonesia yang berada di negara tersebut.
Iman menilai perkembangan situasi keamanan di kawasan itu harus menjadi perhatian serius pemerintah, terutama setelah serangan terhadap Bandara Internasional Raja Khalid di Riyadh. Otoritas Arab Saudi melaporkan serangan pada 10 Oktober 2026 menewaskan 12 orang dan melukai 309 lainnya. Serangan terpisah pada 11 Oktober dilaporkan menewaskan satu orang dan melukai 11 orang.
“Kami mengikuti perkembangan eskalasi konflik di Timur Tengah, termasuk laporan serangan di Riyadh yang menimbulkan korban jiwa. Situasi ini harus menjadi perhatian serius pemerintah untuk memastikan keselamatan WNI di Arab Saudi,” ujar Iman Sukri di Jakarta, Senin (12/10/2026).
Menurut Iman, pemerintah tidak boleh menunggu hingga warga Indonesia menjadi korban sebelum mengambil tindakan. Ia meminta Kementerian Luar Negeri beserta seluruh perwakilan diplomatik Indonesia di Arab Saudi menyiapkan langkah perlindungan yang terukur, terutama jika situasi keamanan memburuk dan mobilitas warga semakin terbatas.
“Kita tidak tahu sampai kapan konflik ini berlangsung dan bagaimana perkembangannya ke depan. Pemerintah harus mengedepankan langkah antisipatif dan jangan menunggu sampai ada WNI yang menjadi korban baru bergerak,” katanya.
Iman Sukri Minta KBRI Riyadh dan KJRI Jeddah Siaga
Iman mendesak Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Riyadh dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Jeddah meningkatkan kesiapsiagaan serta memberikan pembaruan informasi keamanan secara berkala kepada masyarakat Indonesia.
Menurutnya, komunikasi yang jelas dan mudah diakses diperlukan agar WNI mengetahui perkembangan situasi, jalur untuk meminta pertolongan, serta tindakan yang harus dilakukan dalam keadaan darurat. Ia juga meminta perwakilan RI memanfaatkan kanal komunikasi resmi dan berkoordinasi dengan komunitas Indonesia di Arab Saudi.
“KBRI harus hadir sebagai sumber informasi resmi yang bisa diandalkan WNI. Pastikan warga mengetahui apa yang sedang terjadi, ke mana harus menghubungi perwakilan RI, dan bagaimana memperoleh bantuan darurat,” tegas Iman.
Selain komunikasi, ia menyoroti pentingnya pemutakhiran data WNI dan pemetaan lokasi tempat tinggal maupun konsentrasi warga Indonesia di wilayah yang berpotensi terdampak konflik.
Pendataan yang akurat dinilai penting untuk mempermudah pemerintah menentukan langkah perlindungan, menyalurkan bantuan, serta menyiapkan evakuasi jika situasi darurat mengharuskannya.
“Pendataan dan komunikasi dengan WNI harus diperkuat agar perwakilan RI dapat memetakan potensi kerawanan. Langkah penanganan secara tepat dapat ditentukan lebih awal jika kondisi keamanan memburuk,” ucapnya.
DPR Dorong Kesiapan Evakuasi dan Perlindungan WNI di Arab Saudi
Iman juga mengimbau seluruh WNI yang berada di Arab Saudi agar tetap tenang, meningkatkan kewaspadaan, dan mengikuti arahan resmi perwakilan Indonesia serta otoritas keamanan setempat.
Ia meminta warga menghindari lokasi yang berisiko, menunda kegiatan yang tidak mendesak apabila situasi mengharuskannya, serta memastikan dokumen perjalanan pribadi tersimpan dengan aman untuk mengantisipasi keadaan darurat.
“WNI di Arab Saudi diminta tetap tenang, meningkatkan kewaspadaan, dan mengikuti arahan resmi perwakilan RI. Hindari lokasi berisiko serta pastikan dokumen perjalanan tetap aman,” tutur politikus PKB tersebut.
Iman menegaskan, perlindungan WNI di luar negeri harus menjadi prioritas pemerintah, terlebih ketika situasi konflik berkembang cepat dan sulit diprediksi. Karena itu, koordinasi antara Kementerian Luar Negeri, KBRI Riyadh, KJRI Jeddah, dan instansi terkait perlu diperkuat agar keputusan dapat diambil secara cepat berdasarkan perkembangan situasi.
Ia memastikan Komisi I DPR RI akan terus memantau perkembangan konflik di Timur Tengah dan berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk mengawal upaya perlindungan warga Indonesia.
“Komisi I DPR akan terus memantau penanganan proteksi WNI di kawasan konflik. Negara wajib hadir memberikan perlindungan maksimal bagi seluruh warga negara di mana pun mereka berada,” pungkas Iman (red)
Berita terkait
