JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Mahdalena, mendukung fatwa haram Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap penggunaan vape atau rokok elektronik. Menurutnya, perangkat tersebut bukan sekadar persoalan gaya hidup, tetapi juga berpotensi membahayakan kesehatan dan disalahgunakan sebagai sarana konsumsi narkotika cair.
Mahdalena meminta pemerintah dan masyarakat menjadikan fatwa tersebut sebagai perhatian serius. Ia menilai penggunaan vape perlu dilihat dari aspek perlindungan jiwa dan akal, terutama karena dampaknya berpotensi mengancam generasi muda.
“Kami mendukung fatwa haram MUI terhadap vape. Dalam kacamata usul fikih, langkah ini berpijak pada kaidah sadd al-dzari’ah, yakni menutup rapat jalan menuju kerusakan. Prinsipnya jelas, menolak kemudaratan dan bahaya (dar’ul mafasid) harus jauh lebih diutamakan daripada mengejar keuntungan atau pendapatan yang semu,” ujar Mahdalena, Minggu (15/11/2026).
Ia menjelaskan, pandangan tersebut sejalan dengan prinsip maqashid syariah, khususnya hifzh al-‘aql atau menjaga akal dan hifzh al-nafs atau menjaga jiwa. Kedua prinsip itu menekankan pentingnya melindungi manusia dari segala hal yang dapat merusak kesehatan, keselamatan, dan kualitas kehidupan.
Mahdalena Soroti Vape Berpotensi Jadi Media Narkotika Cair
Mahdalena menilai ancaman rokok elektronik semakin perlu diwaspadai karena perangkat vape dapat disalahgunakan sebagai media konsumsi narkotika sintetis berbentuk cair.
Menurutnya, penyalahgunaan tersebut harus menjadi perhatian aparat penegak hukum karena berpotensi membuka ruang peredaran narkotika yang menyasar kalangan muda.
“Jangan sampai vape dianggap sebagai produk yang aman hanya karena tampilannya modern dan memiliki beragam aroma. Kandungan nikotin dan zat kimia di dalamnya tetap menyimpan risiko kesehatan. Lebih berbahaya lagi jika perangkat ini disalahgunakan untuk mengonsumsi narkotika. Ini bukan lagi persoalan tren, tetapi ancaman terhadap keselamatan generasi muda,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa tampilan modern dan variasi aroma tidak serta-merta menghilangkan risiko penggunaan rokok elektronik. Karena itu, masyarakat perlu lebih waspada terhadap potensi bahaya yang dapat ditimbulkan, termasuk penyalahgunaan perangkat tersebut.
Mahdalena juga meminta pemerintah tidak bersikap setengah-setengah dalam merespons persoalan vape. Pengawasan harus diperkuat, akses anak dan remaja terhadap rokok elektronik perlu dibatasi, serta penyalahgunaan perangkat vape untuk peredaran narkotika harus ditindak tegas.
Pemerintah Diminta Lindungi Anak dari Bahaya Vape
Selain pengawasan dan penindakan, Mahdalena menekankan pentingnya perlindungan anak sebagai tanggung jawab negara. Ia merujuk Pasal 28B Ayat (2) UUD 1945 yang mengamanatkan perlindungan terhadap anak dari kekerasan dan diskriminasi.
Menurutnya, pencegahan paparan produk berbahaya harus melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, keluarga, lembaga pendidikan, hingga masyarakat.
Ia berharap dukungan terhadap fatwa MUI tidak berhenti pada pernyataan, tetapi diikuti langkah konkret untuk mengurangi risiko penggunaan vape, khususnya di kalangan anak dan remaja.
“Sudah saatnya seluruh komponen masyarakat mengawal fatwa ulama ini. Negara harus hadir dengan langkah konkret untuk melindungi masyarakat dari bahaya vape. Jangan sampai kepentingan bisnis mengalahkan keselamatan jiwa dan masa depan generasi muda,” pungkasnya (red)

Berita terkait