JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ashari Tambunan, menyoroti lambannya penanganan dugaan pencabulan terhadap seorang siswi SMA berusia 17 tahun di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Kasus yang dilaporkan terjadi pada Agustus 2026 itu baru berujung pada penetapan dan penahanan tersangka pada 11 November 2026.

Ashari menilai rentang waktu hampir tiga bulan tersebut menjadi catatan serius bagi aparat penegak hukum. Menurutnya, korban tidak hanya harus menghadapi trauma akibat dugaan kekerasan seksual, tetapi juga ketidakpastian selama menunggu proses hukum berjalan.

“Kami menilai adanya kelambanan dalam penanganan kasus kekerasan seksual yang terjadi di Kendari. Kasus terjadi pada Agustus tetapi penetapan tersangka baru dilakukan pada November. Korban harus menanggung penderitaan berulang kali, yakni mengalami dugaan kekerasan seksual yang meninggalkan trauma mendalam dan menunggu berbulan-bulan untuk mendapatkan kepastian hukum. Ini tentu menambah beban psikologis korban dan keluarganya,” tegas Ashari, Minggu (15/11).

Ia meminta aparat penegak hukum menjelaskan perkembangan penanganan perkara secara transparan. Menurutnya, negara tidak boleh membiarkan korban, terlebih anak di bawah umur, berjuang sendiri untuk memperoleh keadilan.

Ashari Desak Polisi Transparan Usut Dugaan Pencabulan

Berdasarkan informasi yang disampaikan, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polresta Kendari telah menetapkan dan menahan seorang oknum kepala SMA negeri di Kendari sebagai tersangka dugaan pencabulan terhadap siswinya. Peristiwa tersebut dilaporkan oleh orang tua korban setelah mengetahui anaknya mengalami trauma.

Ashari menegaskan, proses hukum harus terus dikawal hingga tuntas. Apabila terbukti bersalah, tersangka harus dijatuhi hukuman sesuai ketentuan perundang-undangan.

Ia juga mengingatkan bahwa tenaga pendidik, termasuk kepala sekolah, memiliki tanggung jawab untuk melindungi peserta didik dan menciptakan lingkungan pendidikan yang aman.

“Guru dan kepala sekolah merupakan figur yang seharusnya memberikan rasa aman kepada anak-anak di lingkungan pendidikan. Ketika ada dugaan kekerasan seksual yang dilakukan oleh pendidik, kepercayaan anak, orang tua, dan masyarakat ikut tercederai. Karena itu, penanganannya tidak boleh setengah-setengah,” katanya.

Selain mendesak penuntasan perkara, Ashari meminta pemerintah daerah, khususnya Dinas Pendidikan, mengevaluasi sistem pengawasan dan perlindungan peserta didik di sekolah.

Menurutnya, sekolah harus memiliki mekanisme pengaduan yang aman dan mudah diakses siswa. Pengawasan terhadap perilaku tenaga pendidik juga perlu diperkuat agar setiap laporan kekerasan seksual dapat ditindaklanjuti tanpa intimidasi maupun upaya menutupi kasus.

Korban Diminta Dapat Pendampingan Psikologis hingga Pendidikan

Ashari turut meminta pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), serta instansi terkait memastikan korban memperoleh pendampingan menyeluruh.

Pendampingan tersebut mencakup pemulihan psikologis, layanan medis, bantuan hukum, serta dukungan sosial dan pendidikan. Ia menekankan bahwa pemulihan harus berlangsung secara berkelanjutan dan tidak berhenti ketika proses penyidikan selesai.

“Jangan hanya pelakunya yang diproses, sementara korban dibiarkan menghadapi trauma sendirian. Negara wajib hadir memastikan korban mendapatkan pemulihan dan bisa kembali menjalani kehidupan serta pendidikannya dengan aman,” tegasnya.

Ashari berharap kasus di Kendari menjadi momentum bagi pemerintah dan aparat penegak hukum untuk memperbaiki respons terhadap laporan kekerasan seksual terhadap anak. Perlindungan korban, menurutnya, harus menjadi bagian utama dalam setiap tahapan penanganan perkara (red)