JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKB, Kaisar Abu Hanifah, meminta pemerintah menjaga stabilitas industri nasional di tengah dinamika politik menyusul pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia mengingatkan, gejolak pasar keuangan tidak boleh diabaikan karena dapat berdampak langsung terhadap dunia usaha, terutama industri padat karya yang menyerap jutaan tenaga kerja.

Kaisar menyoroti pergerakan pasar keuangan pada Kamis (12/11/2026). Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat 2,66 persen ke level 5.250,90. Namun, pada periode yang sama, rupiah justru melemah 0,48 persen ke posisi Rp18.232 per dolar AS.

“Penguatan IHSG tentu menjadi sentimen positif. Tetapi kita tidak boleh hanya melihat angka di pasar saham. Ketika rupiah masih tertekan, ada konsekuensi ekonomi yang perlu diantisipasi, terutama bagi industri yang masih bergantung pada bahan baku, mesin, dan komponen impor,” ujar Kaisar, Minggu (15/11/2026).

Menurutnya, pemerintah perlu melihat dampak dinamika politik dan pergerakan nilai tukar terhadap sektor riil. Sebab, industri yang bergantung pada bahan baku serta komponen impor berpotensi menghadapi kenaikan biaya produksi ketika rupiah melemah.

Kaisar Khawatir Pelemahan Rupiah Picu PHK Industri Padat Karya

Kaisar menyebut industri tekstil dan produk tekstil, alas kaki, furnitur, serta makanan dan minuman sebagai sektor yang memiliki kerentanan terhadap fluktuasi nilai tukar.

Kenaikan harga bahan baku dan biaya produksi, kata dia, dapat menekan margin usaha. Jika tidak diantisipasi, tekanan tersebut berpotensi membuat perusahaan mengurangi kapasitas produksi hingga melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Ia mengingatkan agar transisi politik tidak membuat pelaku usaha menunda ekspansi dan investasi. Pemerintah juga harus memastikan pergantian kepemimpinan tidak mengganggu kesinambungan kebijakan ekonomi maupun industri nasional.

“Jangan sampai transisi politik justru membuat dunia usaha menahan ekspansi, sementara pekerja menjadi pihak yang paling menanggung risikonya. Pemerintah harus menjamin bahwa pergantian kepemimpinan tidak mengganggu kesinambungan kebijakan ekonomi dan industri nasional,” tegas legislator Fraksi PKB tersebut.

Pemerintah Diminta Jaga Rupiah dan Lindungi Tenaga Kerja

Untuk mengantisipasi dampak pelemahan rupiah, Kaisar meminta pemerintah menyiapkan langkah perlindungan konkret bagi sektor industri. Langkah tersebut antara lain menjaga stabilitas nilai tukar, memastikan ketersediaan bahan baku, memperkuat akses pembiayaan bagi pelaku industri, serta memberikan dukungan kepada industri padat karya yang menghadapi tekanan biaya produksi.

Ia juga mendorong kementerian terkait memperkuat koordinasi dalam memantau kondisi industri nasional. Pemantauan perlu mencakup potensi pengurangan tenaga kerja dan penurunan tingkat utilisasi pabrik agar pemerintah dapat mengambil langkah antisipatif.

Menurut Kaisar, keberhasilan menjaga stabilitas ekonomi tidak cukup hanya dilihat dari pergerakan indeks saham. Kondisi industri dan keberlangsungan pekerjaan masyarakat juga harus menjadi ukuran penting.

“Komisi VII ingin memastikan bahwa stabilitas ekonomi tidak hanya tercermin dalam indeks saham, tetapi juga dirasakan oleh industri dan pekerja. Ukuran keberhasilan pemerintah bukan sekadar pasar merespons positif, melainkan pabrik tetap beroperasi, investasi berjalan, dan lapangan kerja terlindungi,” pungkasnya (red)