JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Syafruddin, mengapresiasi penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 107 Tahun 2026 yang mengatur perubahan mekanisme pengadaan minyak mentah, bahan bakar minyak (BBM), dan liquefied petroleum gas (LPG).
Menurut Syafruddin, perubahan skema pengadaan dari business to business (B2B) menjadi government to government (G2G) dan government to business (G2B) merupakan langkah strategis untuk memperkuat posisi tawar Indonesia di hadapan pemasok energi internasional.
Ia menilai keterlibatan pemerintah secara langsung dalam proses pengadaan akan meningkatkan kepastian pasokan sekaligus memperkuat perlindungan terhadap kepentingan negara.
Dalam mekanisme yang dijelaskannya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Lemigas sebagai Badan Layanan Umum (BLU) akan menjadi representasi negara dalam proses pengadaan. Sementara itu, Pertamina tetap berperan sebagai pembeli atau offtaker.
Syafruddin mengungkapkan, mekanisme pengadaan yang selama ini dilakukan melalui skema B2B memiliki sejumlah kelemahan, terutama menyangkut kepastian pengiriman komoditas energi.
“Selama ini, Pertamina bisa memenangkan tender dengan harga kompetitif. Namun, kemenangan tersebut tidak selalu menjamin pasokan karena pemasok terkadang membatalkan kesepakatan secara sepihak ketika mendapatkan penawaran lebih tinggi. Situasi seperti ini tentu tidak menguntungkan bagi negara,” ujar Syafruddin, Selasa (10/11).
Legislator PKB dari daerah pemilihan Kalimantan Timur itu menegaskan bahwa keterlibatan negara dalam negosiasi dapat memperkuat kedudukan Indonesia sekaligus mendorong pemasok internasional lebih bertanggung jawab terhadap kontrak yang disepakati.
“Dengan Lemigas menjadi representasi negara dalam proses pengadaan, marwah dan bargaining position Indonesia akan semakin kuat. Pemasok juga harus lebih bertanggung jawab terhadap kesepakatan yang telah dibuat. Pembatalan sepihak tidak boleh lagi dianggap sebagai hal biasa,” tegasnya.
Syafruddin Soroti Ketergantungan Impor LPG hingga 85 Persen
Syafruddin menilai perubahan mekanisme pengadaan energi menjadi semakin penting di tengah tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor minyak mentah dan LPG.
Ia menyebut sekitar 85 persen kebutuhan LPG nasional masih dipenuhi melalui impor. Sementara itu, pasokan minyak mentah juga berasal dari sejumlah negara, termasuk kawasan Timur Tengah dan Rusia.
Menurutnya, kondisi tersebut menuntut pemerintah membangun sistem pengadaan yang mampu menjamin harga kompetitif, kepastian rantai pasok, serta perlindungan terhadap risiko pembatalan kontrak secara sepihak.
“Ketergantungan impor yang tinggi harus diimbangi dengan sistem pengadaan yang kuat. Negara tidak boleh berada pada posisi yang lemah ketika berhadapan dengan pemasok internasional. Karena itu, Perpres ini menjadi terobosan penting untuk memperkuat tata kelola importasi energi nasional,” jelasnya.
Syafruddin juga menilai skema G2G dan G2B dapat memberikan ruang lebih besar bagi pemerintah untuk melakukan diversifikasi pemasok energi. Dengan demikian, Indonesia diharapkan tidak hanya mengejar harga pembelian yang kompetitif, tetapi juga memperoleh kepastian pengiriman sesuai kebutuhan nasional.
Pertamina Tetap Berperan, Syafruddin Minta Pengadaan Energi Transparan
Meski mendukung perubahan mekanisme pengadaan, Syafruddin menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak boleh menghilangkan peran strategis Pertamina dalam menjaga ketahanan energi nasional.
Menurutnya, pembagian tugas antara Lemigas dan Pertamina harus dilakukan secara jelas agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan dalam proses pengadaan hingga distribusi energi.
“Akan ada pembagian tugas yang lebih jelas. Lemigas berfokus pada proses pengadaan sebagai representasi negara, sedangkan Pertamina bertindak sebagai offtaker yang membeli komoditas hasil pengadaan tersebut. Keduanya harus bersinergi agar rantai pasok energi nasional semakin kuat,” ungkapnya.
Syafruddin menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah dan Pertamina untuk memastikan perubahan skema pengadaan berjalan efektif tanpa mengganggu pasokan BBM dan LPG kepada masyarakat.
Ia juga meminta agar implementasi Perpres Nomor 107 Tahun 2026 dilaksanakan secara transparan, profesional, dan akuntabel.
Dengan tata kelola yang baik, Syafruddin berharap kebijakan tersebut mampu memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan energi global, menjaga stabilitas harga, serta menjamin ketersediaan pasokan energi bagi masyarakat.
Menurutnya, keberhasilan perubahan mekanisme pengadaan tidak cukup hanya diukur dari penguatan posisi tawar pemerintah, tetapi juga harus tercermin dalam keamanan pasokan dan manfaat nyata bagi konsumen energi di dalam negeri (RED)
Berita terkait
